SHARE

79kwik-kpk

Satunegeri.com – Kebijakan pemerintahan presiden Joko Widodo yang menaikkan harga BBM, dianggap oleh Mantan Menteri Koordinator Perekonomian Kwik Kian Gie telah melanggar konstitusi karena  tak sesuai dengan undang-undang tentang minyak dan gas bumi tahun 2001.

Karena itu ia meminta  presiden harus mempertanggungjawabkan kebijakan yang terang-terangan telah melanggar konstitusi dan bertentangan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Lebih lanjut, jika DPR benar akan menggulirkan hak angket terkait kenaikan harga BBM, maka seharusnya lebih difokuskan pada kebijakan pemerintah yang naik turunnya harga BBM pada mekanisme pasar.

akibat kebijakan Jokowi yang ia nilai telah melanggar konstitusi itu bisa dijadikan celah bagi oposisi untuk menjatuhkannya dari kursi Presiden. “Dua hal yang bisa jatuhkan Presiden, pertama pelanggaran berat, kedua melanggar konstitusi,” katanya.

Apa Komentar Kamu?