SHARE

image-satunegeri

SatuNegeri.com – Tindakan 26 perusahaan perusahaan yang bergerak di bidang tambang dan perkebunan yang diduga melakukan pelanggaran dan terindikasi melakukan tindak pidana korupsi pada 2011, berpotensi merugikan negara lebih dari Rp 90,6 miliar dan 38 ribu dolar AS.

Hal itu disampaikan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Ali Masykur Musa mendatangi Mabes Polri saat akan melaporkan ke-26 perusahaan tersebut.

"Salah satu perusahaan yang melakukan dugaan pelanggaran tindak pidana korupsi adalah perusahaan tambang milik negara berinisial AT," kata Anggota IV BPK ini kepada pers di Jakarta, Selasa (26/2/2013).

Salah satu bentuk pelanggarannya menurut Musa adalah diabaikannya proses izin dalam eksplorasi hutan.  "Dari hasil audit, bahasanya itu pembiaran. Sudah dieksplorasi, dieksploitasi tapi dibiarkan," kata Ali Masykur.

Menanggapi laporan tersebut, Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Komjen Sutarman mengatakan, polisi akan mengusut laporan ini. "Mudah-mudahan secepatnya. Di pertambangan dan perkebunanan memang tidak mudah karena memang prosesnya panjang," kata Sutarman.

Sementara itu, aktivis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Zensi Suhadi mengatakan, jumlah perusahaan yang terlibat dalam eksplorasi hutan tanpa prosedur, jauh lebih besar dari yang disampaikan oleh BPK.

Apa Komentar Kamu?

LEAVE A REPLY

twenty + thirteen =