SHARE

image-satunegeriSatuNegeri.com – Menanggapi berita putusan BPK yang menyebutkan bahwa pembelian saham Newmon harus melalui persetujuan DPR, Marwan Batubara yang juga Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) mengatakan, DPR sebaiknya tidak mempersoalkan prosedur pembelian tujuh persen saham PT Newmont Nusa Tenggara oleh pemerintah karena hal itu untuk kepentingan masyarakat.

"DPR jangan persoalkan. Aturannya bisa disusulkan. Sementara Menkeu juga perlu melakukan klarifikasi bahwa pembelian sisa saham divestasi tersebut tidak melanggar aturan. Cari ahli hukum untuk menguatkan argumen," kata Marwan di Jakarta.

Marwan sendiri mendukung pemerintah membeli sisa saham divestasi tersebut. Bahkan, jika memungkinkan, pemerintah diminta untuk memperbesar porsi kepemilikannya di Newmont. Karena kalau hanya dengan memiliki saham tujuh persen, pemerintah pusat tidak dapat menempatkan komisaris maupun direktur di jajaran manajemen Newmont.

Menurut Marwan, masalah prosedural atau aturan bisa disusulkan jika untuk kepentingan nasional. Ia juga mengatakan saham Newmont sangat menguntungkan. Ia pernah melakukan perhitungan, dalam enam tahun, uang yang dikeluarkan untuk membeli.

Marwan juga setuju usul agar Menkeu juga meminta fatwa kepada Mahkamah Agung untuk mengetahui apakah upaya pembelian tujuh persen saham tersebut menyalahi prosedur atau tidak. Marwan meminta agar BPK benar-benar memperhatikan kepentingan untuk masyarakat banyak saat mengambil keputusan.

Apa Komentar Kamu?

LEAVE A REPLY

four × 3 =