SHARE

Satunegeri.com – Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM, R Sukhyar, dalam keterangannya mengatakan bahwa Pemerintah berencana akan melakukan renegosiasi terhadap semua perusahaan tambang yang ada di Indonesia.

Namun ia mengakui bahwa kondisi saat ini, tidak semua perusahaan tambang nampaknya siap untuk melakukan negosiasi ulang kontraknya. “Baru 87 perusahaan dari 107 perusahaan,” katanya di Jakarta, Selasa (6/1).

Dari sebanyak 107 perusahaan yakni 34 perusahaan Kontrak Karya (KK) dan 73 perusahaan Perjanjian Karya Pengusaha Batubara (PKP2B). Namun, baru satu perusahaan yang menyelesaikan amandemen kontrak. Sementara tujuh perusahaan KK dan 12 perusahaan PKP2B yang lain belum sepakat merenegosiasi kontraknya.

Selain itu Sukhyar juga mengatakan bahwa dari total 10.643 IUP baru sebanyak 4.643 perusahaan yang belum berstatus clear and clean (CnC).

Yang menyebabkan pencabutan izin tersebut belum juga terlaksana akibat masih menunggu laporan dari Pemerintah Daerah (Pemda). Pasalnya Pemerintah pusat hanya punya wewenang izin perusahaan tambang saja

Apa Komentar Kamu?