SHARE

Satunegeri.com — Pemerintah memiliki rencana untuk membentuk holding BUMN perkebunan dan kehutanan. Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung (CT).

“Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian BUMN mempunyai sebuah rencana besar. Rencana besar tersebut adalah pembentukan holding BUMN perkebunan dan kehutanan,” kata CT

CT mengatakan, saat ini pemerintah tengah mengurus PP pembentukan holding ini dan diharapkan rampung dalam 2 bulan ke depan.

‚ÄúPembentukan Holding perkebunan dan kehutanan membuat kinerja perusahaan menjadi lebih baik, hal inilah yang terus kami dorong,” ujar dia ketika ditemui di kantornya, Gedung Kementerian Perekonomian, Jakarta, baru baru ini.

Dia mengatakan, sudah banyak negara maju yang membentuk holding perusahaan BUMN menjadi satu sehingga membuat kinerja perusahaan semakin hebat.

Menurut CT, hal inilah yang akan dilakukan pemerintah dalam waktu dekat ini membentuk holding perusahaan BUMN perkebunan dan kehutanan. “Efisiensi membuat kinerja perusahaan semakin membaik,” ujar dia

Sebelumnya, pemerintah telah menyetujui proses restrukturisasi dua BUMN perkebunan yaitu PT Perkebunan Nusantara V dan PT Perkebunan Nusantara VII, untuk menambah modal dengan melakukan penawaran saham perdana (IPO).

“Pada prinsipnya, kita bisa memahami IPO sangat penting untuk menambah modal, memperkuat struktur perusahaan, memperluas lahan dan re-planting,” ujar Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa seusai rapat koordinasi membahas restrukturisasi BUMN di Jakarta, Kamis malam.

Hatta memastikan proses IPO tersebut dapat dilakukan dalam waktu dekat, setelah beberapa persyaratan terpenuhi, antara lain adanya tahapan perampingan dan pembentukan holding BUMN Perkebunan.

“Kita memberikan catatan, holding harus diselesaikan terlebih dahulu. Oleh karena itu, keputusan holding akan segera dirapatkan untuk diajukan kepada Presiden,” katanya.

Kemudian, Hatta menambahkan, persyaratan lainnya adalah adanya upaya pembenahan manajemen dan peningkatan efisiensi kinerja serta waktu penawaran IPO yang tepat dengan mempertimbangkan kondisi pasar.

“Kita melihat apakah telah ada efisiensi dari manajemen, melalui pemotongan ongkos yang tidak perlu dan peningkatan kerja. Kemudian, eksekusi harus tepat, melihat kebutuhan pasar, karena kita ingin mendapatkan maksimum ‘gain’,” ujarnya.

Hatta mengatakan, pemerintah berencana menawarkan 30 persen saham dari PTPN V dan 40 persen dari PTPN VII agar dua BUMN perkebunan tersebut dapat memperbaiki kinerja, tata kelola serta beroperasi lebih transparan dan profesional.

“Sekarang itu restrukturisasi, tidak bertujuan untuk menambah APBN, tapi dilakukan untuk memperbaiki manajemen dan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memiliki saham agar pasar modal kita kuat dan tidak gampang di-‘goreng’,” ujarnya.

PT Perkebunan Nusantara V (Persero) merupakan BUMN yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan karet, serta berkantor pusat di Pekanbaru dengan lokasi kerja di provinsi Riau.

Sedangkan, PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) merupakan BUMN yang bergerak di bidang perkebunan karet, kelapa sawit, tebu, dan teh, serta berkantor pusat di Bandar Lampung, dengan wilayah operasi meliputi Sumatera Selatan, Lampung, dan Bengkulu

Apa Komentar Kamu?

LEAVE A REPLY

five × 2 =