SHARE

medium_16dahlan

Satunegeri.com – Setelah tertunda lebih dari 12 tahun, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani peraturan pemerintah terkait berdirinya induk perusahaan perkebunan dan kehutanan BUMN.

Pada 18 September 2014 lalu, Presiden SBY telah menandatangani PP terkait holding BUMN.  Terdapat 14 BUMN perkebunan yang akan dilebur menjadi satu dengan induk PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dan 5 BUMN kehutanan yang akan dilebur menjadi Perum Perhutani.

Pembentukan holding BUMN perkebunan dan kehutanan merupakan bagian dari program perampingan jumlah BUMN atau right sizing yang dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan menciptakan perusahaan kebun dan hutan milik pemerintah berskala besar.

Menurut Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan, Nantinya, PT Perkebunan Nusantara III (Persero) akan menjadi induk BUMN perkebunan dan Perum Perhutani akan menjadi induk BUMN kehutanan.

Untuk persiapannya, pihaknya telah mengalihkan 90% saham pemerintah pada PTPN I, II, IV, hingga XIV kepada PTPN III (Persero). Namun, pemerintah masih memiliki 100% saham di PTPN III sebagai holding BUMN perkebunan.

Sementara itu, kepemilikan saham pemerintah pada PT Inhutani (Persero) I-V seluruhnya dialihkan kepada Perum Perhutani (Persero). Sehingga, nantinya saham holding BUMN kehutanan yang dipimpin oleh Perum Perhutani akan dimiliki pemerintah.

Dahlan juga berharap holding BUMN tersebut dapat go international dan mampu bersaing dengan perusahaan bergengsi dunia. “Tentu kita harapkan perkebunan ini akan sangat maju karena peranan perkebunan BUMN hanya 9% dari total hasil kebun nasional,” ungkapnya.

Selain itu, holding BUMN perkebunan dan kehutanan dapat lebih efisien dibandingkan dengan perusahaan terpisah-pisah. Dengan begitu, laba perusahaan perkebunan dan kehutanan akan terus meningkat.

Apa Komentar Kamu?

LEAVE A REPLY

7 − four =