SHARE

image-satunegeri

Satunegeri.com- Pemerintah memutuskan memerpanjang kembali waktu perjanjian jual beli (SPA) saham divestasi 7% saham  PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) yang akan berakhir pada 31 Januari 2013. Artinya, sudah lima kali pemerintah melakukan amandemen SPA kepada Nusa Tenggara Partnership B.V (NTP B.V), selaku pemegang saham asing. 

 
Pemerintah untuk ke sekian kalinya memperpanjang masa perjanjian jual beli 7% saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) hingga 26 April 2013, yang sebelumnya berakhir pada 31 Januari 2013.
 
Hal tersebut ditandai melalui penandatanganan amandemen kelima, perjanjian jual beli antara Kepala Pusat Investasi Pemerintah Soritaon Siregar dengan perwakilan Nusa Tenggara Partnership BV Blake Rhodes dan Toru Tokuhisa di Jakarta, Kamis.
 
Amandemen kelima ini dilakukan mengingat hingga saat ini syarat-syarat efektif yang disepakati dalam amandemen pada 24 Oktober 2012 belum terpenuhi, dan perpanjangan ini memberikan kedua pihak untuk bertindak dalam memenuhi kewajiban masing-masing.
 
Persetujuan amandemen ini juga dilatari oleh keinginan kuat dari Pusat Investasi Pemerintah dan Nusa Tenggara Partnership BV untuk merealisasikan perjanjian jual beli 7% saham senilai US$246,8 juta yang telah disepakati pada 2011.
 
Sebelumnya, Menteri Keuangan, Agus Martowardojo telah mengisyaratkan bakal memerpanjang kembali waktu perjanjian jual beli (SPA) saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara (NNT). “Kalau jatuh tempo nanti akan diperpanjang kembali,” kata Agus.
 
Sejak kesepakatan pembelian tujuh persen saham divestasi Newmont senilai 246,8 juta dolar AS terjadi Mei 2011, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah memperpanjang waktu SPA sebanyak empat kali. Awal November 2011, Kemenkeu meminta perpanjangan waktu SPA selama enam bulan, hingga 6 Mei 2012. Alasannya, Badan Pengawas Keuangan (BPK) memutuskan pembelian saham divestasi Newmont mesti seizin DPR.
 
Waktu kadaluarsa SPA pun diperpanjang kembali hingga 6 Agustus 2012. Hal ini tak lain karena perkara sengketa kewenangan antara pemerintah dan DPR belum diputus Mahkamah Konstitusi (MK). Setelah itu, masa berlaku SPA masih diperpanjang hingga 25 Oktober 2012. Kala itu, MK memutuskan agar pemerintah harus meminta persetujuan DPR jika ingin membeli saham divestasi Newmont.
 
Terakhir, SPA diperpanjang hingga 31 Januari 2013, karena Kemenkeu ternyata masih membutuhkan waktu untuk menentukan langkah selanjutnya pasca-putusan MK. Kemungkinan bakal diperpanjang lagi SPA untuk kelima kali jika melihat pemerintah belum akan meminta persetujuan DPR terkait pembelian tujuh persen saham divestasi PT NNT. 
 
“Setelah keputusan MK tersebut,Newmont masih didalam pembahasan internal pemerintah mengenai apa yang harus dilakukan setelah putusan tersebut,” kata Agus.
 
Sejak kesepakatan divestasi 7% saham Newmont ditandatangani Mei 2011, hingga saat ini perjanjian tersebut belum dieksekusi, menyusul hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyatakan pembelian itu harus seizin DPR.
 
Hal tersebut membuat pemerintah kemudian meminta perpanjangan waktu Sales Purchase Agreement (SPA) selama enam bulan pada November 2011 hingga Mei 2012. Setelah kedaluwarsa, pemerintah kembali meminta perpanjangan waktu enam bulan.
 
Pemerintah kemudian mengajukan masalah tersebut kepada Mahkamah Konstitusi (MK), dan menunggu keputusan MK terkait sengketa kewenangan keharusan meminta izin DPR dalam divestasi tersebut.
 
Namun, MK kemudian memutuskan bahwa pemerintah harus meminta izin DPR sebelum mengeksekusi divestasi 7% saham tersebut. Keputusan ini kembali membuat pemerintah meminta perpanjangan waktu SPA. 

Apa Komentar Kamu?

LEAVE A REPLY

10 + four =