SHARE

Satunegeri.com – Pasca dibatalkannya Undang Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air oleh Mahkamah Konstitusi, pemerintah saat ini menyusun rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) guna mengisi kekosongan aturan.

Dalam beleid yang tengah disusun tersebut, menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Basuki Hadimuljono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Basuki Hadimuljono.

Ia juga menjamin bahwa pihaknya akan mengikuti enam prinsip dasar pengelolaan air sesuai dengan ketetapan MK.  Salah satunya adalah memperketat syarat pengusahaan air yang dilakukan oleh perusahaan swasta.

untuk melengkapi beleid tersebut, pemerintah berniat menerbitkan aturan lain diantaranya adalah rancangan Peraturan Menteri PU tentang penetapan wilayah sungai, organisasi pengelolaan Sumber Daya Air, eksplorasi dan pemeliharaan, bendungan dan Badan Pendukung Sistem Penyediaan Air Minum (BPSDM).

Sebelumnya, pertimbangan MK membatalkan UU No 7 Tahun 2004 karena UU tersebut dinilai tidak menampakkan roh atas hak pengusahaan air oleh negara seperti yang telah diamanatkan dalam UUD 1945. Padahal, air adalah unsur penting dan mendasar bagi kehidupan masyarakat dan akses terhadap air adalah bagian dari hak asasi manusia sehingga negara wajib menghormati, melindungi, dan memenuhinya.

MK juga menilai UU Sumber Daya Air dan enam peraturan pemerintah (PP) sebagai aturan pelaksana UU itu, salah satunya Peraturan Pemerintah No 16/2005 tentang Sistem Penyediaan Air Minum tidak memenuhi prinsip dasar pengelolaan sumber daya air yang sesuai dengan amanat UUD 1945.

Saat ini pemerintah juga tengah meninjau kembali semua perjanjian kerja atau perijinan yang telah dikeluarkan dalam proses pengembangan sistem penyediaan air minum, khususnya yang dikerjasamakan dengan pihak swasta.

Apa Komentar Kamu?