SHARE

image-satunegeriKondisi penahan tanggul Lapindo di tetapkan dalam status siaga oleh Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), setelah adanya longsoran lumpur dalam kolam penampungan. Peninggian tanggul sekitar 1 meter dilakukan di titik 21 Desa Siring, Kecamatan Porong hingga ke titik 10 D di Desa Ketapang Kecamatan Tanggulangin, “Tanggul akan ditinggikan satu meter dari tinggi semula 11 meter dari permukaan air laut,” kata Humas BPLS, Ahmad Khusaeri.

Penyelesaian masalah sosial lumpur Lapindo pun telah di lakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dengan akan ditandatanganinya peraturan presiden (perpres) untuk menetapkan sembilan RT di tiga desa, yaitu Jatirejo Barat, Siring Barat, dan Mindi, masuk ke dalam wilayah terdampak, dan upaya percepatan penyelesaian ganti rugi korban lumpur Lapindo yang akan dilakukan pada Januari 2012. Pemerintah juga telah menyiapkan dana Rp.1 triliun hingga Rp.2 triliun.

Namun langkah presiden tersebut mendapat kritikan dari berbagai LSM, salah satunya WALHI yang menganggap bahwa yang seharusnya bertanggung jawab dan berkewajiban mengganti rugi kepada masyarakat adalah perusahaan dalam hal ini PT Minarak Lapindo Jaya, dan bukan pemerintah.

"Tidak seharusnya pemerintah mengambil alih tanggung jawab korporasi, seperti memberikan ganti rugi terhadap korban Lapindo". Kata Direktur Eksekutif Walhi Nasional Berry Nahdian Forqan. Berry juga mengatakan, sebaiknya pemerintah mengeluarkan keputusan meminta Minarak Lapindo Jaya bertanggung jawab atas segala kerugian korban.

Berry meyakini dana talangan dari APBN untuk biaya ganti rugi korban Lapindo, tidak akan diganti pihak PT Minarak. Padahal, untuk ganti rugi korban Lapindo diperkirakan menelan dana sebesar Rp11,5 triliun hingga tahun 2014.

Apa Komentar Kamu?

LEAVE A REPLY

one + sixteen =