SHARE

medium_41bbm

Satunegeri.com – Dalam menjalankan kebijakannya sendiri yaitu harga keekonomian BBM yang seharusnya disesuaikan berdasarkan perubahan harga minyak dunia dan kurs setiap bulan, Direktur Indonesian Resources Sudies (IRESS), Marwan Batubara menilai Pemerintah tidak konsisten dan dilakukan hanya karena pertimbangan politik dan kekhawatiran menghadapi protes publik.

Alhasil yang menjadi korban adalah Pertamina harus menjual BBM pada harga yang lebih rendah dari harga keekonomian. “Karena anggaran subsisdi BBM tidak lagi tersedia di APBN, maka selisih harga tersebut harus ditanggung oleh Pertamina berupa kerugian dari penjualan BBM premium dan solar triliunan Rp setiap bulan. Faktanya sejak Januari 2015 hingga Juli 2015 total kerugian Pertamina telah mencapai Rp 12,63 triliun,” bebernya.

Karena itu ia meminta pemerintah harus konsisten menjalankan peraturan yang berlaku, terutama dalam penyesuaian harga sesuai formula berlaku atau memberikan subsidi jika diperlukan, tanpa harus mengorbankan BUMN.

Selain itu ia meminta pemerintah juga secara proaktif melakukan sosialisasi tentang pola keekonomian dan formula harga BBM yang berlaku, terutama terkait dengan akbiat perubahan harga minyak dan kurs.

“Pemerintah juga perlu menetapkan harga BBM secara periodik misalnya setiap 3 bulan atau 6 bulan guna mencegah berbagai dampak buruk akbibat perubahan harga yang terlalu cepat,” papar Marwan.

Ia juga meminta Pemerintah menerapkan batas atas dan bawah harga BBM guna mengantisipasi fluktuasi harga yang signifikan di masa mendatang. “Memberlakukan sistem dan dana stabilisasi harga BBM sebagai pengganti subsidi BBM karena masih banyaknya masyarakat yang tidak mampu dan belum berfungsinya sistem subsidi langsung tepat sasaran juga perlu dilakukan Pemerintah,” ujarnya seraya menambahkan perlunya penerapan prinsip good corporate governance (GCG) di Pertamina melalui perubahan status menjadi non-listed public company.

Berdasarkan rekomendasi di atas, lanjut dia, Pemerintah ditunut untuk menetapkan kebijakan harga BBM secara komprehensif yang mempertimbangkan berbagai faktor dan variables penentu, termasuk aspek-aspek keadilan, kemampuan keuangan negara, pola subsisdi, kebutuhan diversifikasi energi, ketahanan dan kemandirian energi, kebutuhan infrastruktur, dan sebagainya.

Apa Komentar Kamu?