SHARE

pipa gas

Penulis: Marwan Batubara, Indonesian Resources Studies, IRESS

Liberalisasi migas melalui UU No.22/2001, telah menimbulkan tiga masalah utama pengelolaan gas nasional berupa defisit gas, alokasi salah sasaran dan stagnasi pembangunan infrastrukur. Defisit gas domestik terjadi pada sektor pupuk, listrik dan industri mencapai 2.524 MMScfd pada 2014 dan 2.044 MMScfd pada 2015. Ternyata produksi lapangan gas pun tidak mengutamakan kebutuhan domestik seperti Donggi Senoro yang 100% diekspor.

Salah sasaran alokasi gas terbukti pada pemberian jatah kepada badan usaha niaga tanpa fasilitas (trader) yang memicu penjualan bertingkat. Alokasi pun diberikan langsung pada pengguna tanpa melalui pengelola, sehingga menciptakan duplikasi pengelolaan dan membebani pengguna. Misalkan PLN harus membangun pipa Muara Bekasi-Muara Tawar dan Marine CNG. Tidak tepatnya urutan prioritas dan kurangnya transparansi menyebabkan alokasi gas untuk industri yang memberikan nilai tambah terbesar menjadi terbatas.

Infrastruktur gas Indonesia tidak tumbuh sejak 5 tahun lalu, seperti tiga ruas transmisi hasil lelang tahun 2006 tidak jelas realisasi dan bentuk pertanggungjawabannya. Tumpang tindih rencana infrastruktur pengawasan pemenuhan komitmen pembangunan infrastruktur tidak optimum kerap terjadi di berbagai wilayah. Akibatnya gas tidak dapat dibawa ke lokasi konsumen, kebutuhan tidak terpenuhi dan jangkauan pelayanan tidak dapat diperluas.

Melihat masalah di atas, maka perlu dilakukan perbaikan mendasar melalui UU Migas baru yang sekarang sedang dibahas pemerintah dan DPR. Dalam hal ini UU baru harus disusun dengan menghilangkan setiap ketentuan yang liberal, kemudian mengembalikan hak negara dalam pembuatan kebijakan, pengurusan, pengaturan, pengelolaan dan pengawasan sesuai Pasal 33 UUD 1945. Setelah perbaikan landasan filosofis ini, UU Migas baru harus mengatur batasan dan lingkup tugas yang jelas antara seluruh lembaga terkait di sektor migas.

Menurut Makamah Konstitusi (MK) dalam Putusan No.36/2012, bentuk penguasaan negara tingkat pertama dan yang terpenting adalah melakukan pengelolaan SDA langsung melalui BUMN. Pada tingkat ke-2, negara membuat kebijakan dan pengurusan, sedang pada tingkat ke-3, negara menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan. Karena itu UU Migas baru harus menjamin fungsi kebijakan, pengurusan, pengaturan dan pengawasan berada di tangan pemerintah dan DPR. Sedang fungsi pengelolaan harus menjamin dominasi BUMN.

Kebijakan yang akan dijalankan harus tertuang dalam dokumen fundamental sektor migas sebagai dasar penegakan governance. Dokumen tersebut perlu dibuat sederhana membahas prinsip utama kebijakan migas nasional, dan pelu mendapat dukungan politik yang luas. Kebijakan harus bersifat mandiri sehingga menjadi platform yang stabil dalam waktu lama dan diiringi dengan strategi implementasi. Hak pembuatan kebijakan dan pengurusan berupa penerbitan ijin harus berada di tangan pemerintah/KESDM.

Fungsi pengaturan dan pengawasan oleh KESDM antara lain adalah membentuk UU dan peraturan, implementasi kebijakan, menerbitkan ijin, mengawasi implementasi kebijakan, mengawasi industri sesuai regulasi dan persetujuan tarif. Fungsi lain adalah koordinasi dan pengawasan kegiatan hulu, penetapan dan pengawasan usaha hilir terkait ketersediaan dan distribusi BBM, cadangan BBM, fasilitas pengangkutan dan penyimpanan BBM, tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa, harga gas bumi rumah tangga, pelanggan kecil, industri, pengusahaan transmisi dan distribusi gas bumi.

Dalam pengelolaan migas dikenal 3 model kelembagaan yakni ministry dominated (MD), separation of power (SP) dan NOC dominated (ND). Model MD antara lain unggul dalam hal koordinasi dan pengawasan kegiatan hulu, namun posisinya setara dengan investor (risiko gugatan keperdataan), terekspos terhadap aset pemerintah dan tidak fleksibel dalam transaksi komersial. Model SP unggul dalam economic right pengelolaan, contractual exposures terhindari dan fokus pada managerial dan regulatory framework. Namun model SP tidak konsistens dalam pembedaan domain kebijakan publik dengan implementasi otoritas nasional. Sedang model ND, unggul dalam pemanfaatan previlege negara dan monetisasi aset migas. Namun model ND disebutkan BUMN terbebani dengan fungsi non komersial, konflik kepentingan sebagai regulator dan pemain, serta privilege dapat terdilusi.

Model MD yang diimplementasikan dengn pembentukan BP/SKK Migas terbukti tidak sesuai konstitusi dan karenanya telah dibubarkan MK. Sedang model SP akan mengurangi kesempatan negara memonetisasi aset cadangan terbutki yang dimiliki. Karena itu tidak ada alternatif lain selain mengadopsi model ND, yakni memberikan hak pengelolaan sektor migas nasional kepada BUMN. Namun penugasan BUMN ini harus dijamin dengan pelaksanaan fungsi pembuatan kebijakan dan pengaturan berada di tangan KESDM.

Saat ini dalam RUU Migas KESDM memang telah menggagas pembentukan BUMN/Badan Usaha Khusus menggantikan SKK Migas sebagai pelaksana fungsi pengelolaan migas nasional. Namun, guna mencapai efisiensi dan efektivitas pengelolaan, serta optimasi monetisasi aset migas, maka sebaiknya BUMN yang ada, yakni Pertamina-lah yang menggantikan SKK Migas. Apalagi fungsi yang dijalankan bersifat bisnis dan kontraktual dengan kontraktor, sedang fungsi kebijakan dan regulasi dijalankan KESDM.

Jika Pertamina menjadi pengelola migas di sektor hulu, maka cadangan terbukti migas nasional akan dan seharusnya berubah jadi aset Pertamina yang dapat dimonetisasi. Karena memiliki kemampuan bisnis dan operasi, maka monetisasi aset akan meningkatkan profil finansial Pertamina berupa produksi, pendapatan, keuntungan, debt service coverage ratio, dll. Hal ini akan membuat Pertamina tumbuh jauh lebih besar sehingga semakin menjamin ketahanan energi nasional. Sebaliknya, karena keterbatasan SDM, korporasi, manajemen, operasi, dll, maka monetisasi aset oleh Badan Usaha Khusus tidak akan optimal.

Pada sisi hilir, pengelolaan migas nasional harus dijalankan melalui sinergi Pertamina dan PGN. Kemungkinan yang dapat dipilih adalah opsi 1) menggabungkan Pertamina dan PGN dalam sebuah holding, dan opsi 2) menetapkan Pertamina menguasai bisnis distribusi minyak/BBM dan PGN pada distribusi gas. Karena kedua BUMN menjalankan fungsi penguasaan dan sekaligus memperoleh priviledge negara, maka penguasaan saham negara harus terjamin. Karenanya, UU baru harus membuat Pertamina sebagai non listed public company. Sebaliknya, sebagian besar saham PGN harus di beli kembali oleh negara.

Dalam kondisi infrastruktur gas bumi yang saat ini belum matang, maka ketersediaan gas yang terpenuhi melalui sinergi pasokan, pasar konsumen dan infrastruktur dapat dilakukan bersama oleh Pertamina dan PGN. Dalam hal ini rencana menyeluruh pembangunan infrastruktur dan penetapan harga harus dalam kendali pemerintah. Karena besarnya dana yang dibutuhkan membangun infrastruktur dan adanya kesempatan meningkatkan kemampuan finansial melalui monetisasi aset gabungan BUMN, maka sopsi 1) berupa penggabungan Pertamina dan PGN dalam satu holding merupakan pilihan yang layak.

Jika aspek-aspek luasnya lingkup wilayah, terbatasnya SDM dan perlunya fokus pengelolaan untuk masing-masing sektor bisnis, maka opsi 2) layak dipilih. Karena itu, guna menetapkan opsi, dibutuhkan kajian yang mendalam, termasuk mempertimbangkan aspek politis. Terlepas opsi mana yang dipilih, mengingat permasalahan gas bumi demikian kritis, maka solusi masalah kelembagaan pengelolaan gas, yang bebas dari paham liberal serta kepentingan trader dan pemburu rente, harus segera dirumuskan untuk dituangkan dalam UU Migas yang baru.[]

Apa Komentar Kamu?