SHARE
Penyerahan Tuntutan tentang Blok Mahakam dari Petitor Petisi Blok Mahakam Kepada Menteri ESDM
Penyerahan Tuntutan tentang Blok Mahakam dari Petitor Petisi Blok Mahakam Kepada Menteri ESDM
Penyerahan Tuntutan tentang Blok Mahakam dari Petitor Petisi Blok Mahakam Kepada Menteri ESDM

Satunegeri.com — Hingga saat ini pemerintah belum juga menetapkan secara resmi status pengelolaan Blok Mahakam yang kontraknya berakhir pada 31 Maret 2017. Padahal, sesuai permintaan pemerintah, Pertamina telah menyampaikan proposal pengelolaan pada bulan Februari 2015, jika kelak ditugaskan mengelola Blok Mahakam sejak 1 April 2017. Dengan alasan yang tidak relevan, Pertamina diminta untuk memperbaiki proposal untuk segera diajukan kembali kepada pemerintah. Namun pemerintah tidak menjelaskan kapan waktunya status kontrak Blok Mahakam akan ditetapkan.

Jika pemerintah konsisten terhadap amanat konstitusi, menjaga kedaulatan negara serta mengutamakan ketahanan energi nasional dan kepentingan strategis nasional, maka penyerahan pengelolaan 100% Blok Mahakam kepada Pertamina merupakan kebijakan dan keputusan yang mudah dan dapat segera ditetapkan. Namun memperhatikan lambatnya pengambilan keputusan, maka patut diduga bahwa oknum-oknum asing dan antek-anteknya, para komprador, begal dan pemburu rente telah melakukan intervensi pada pemerintah, sehingga keputusan ideal yang memihak rakyat tak kunjung diambil.

Sehubungan hal di atas, kami yang mewakili ribuan petitor “Petisi Blok Mahakam untuk Rakyat” yang dideklarasikan pada 10 Oktober 2012 yang lalu dengan ini menyatakan:
1. Menuntut pemerintah untuk segera menerbitkan surat keputusan penyerahan 100% saham Blok Mahakam kepada Pertamina tanpa kewajiban mengikutsertakan Total dan Inpex;
2. Meminta kepada Total, Inpex dan para antek pendukungnya, termasuk para oknum begal di seputar istana, untuk menghentikan segenap upaya mempengaruhi pemerintah dalam memutuskan penyerahan 100% Blok Mahakam kepada Pertamina;
3. Meminta pemerintah menertibkan para oknum pejabat yang terus mencari-cari alasan dan menggiring opini publik untuk masih memberi kesempatan kepada asing memiliki saham Blok Mahakam;
4. Meminta pemerintah untuk berperan aktif mengendalikan dan menjamin penyerahan 10% saham Pertamina di Blok Mahakam kepada Pemrov Kaltim dan Pemkab Kutai Kartanegara. Partisipasi kedua pemda memiliki saham Blok Mahakam bersama Pertamina harus diwujudkan dalam sebuah konsorsium yang tidak melibatkan perusahaan swasta;
5. Meminta pemerintah, SKK Migas dan Total untuk segera memberi kesempatan kepada Pertamina melakukan berbagai langkah dan program yang dibutuhkan guna menjamin terwujudnya pengalihan pengelolaan Mahakam secara lancar, selama masa transisi;
6. Meminta semua pihak, terutama para oknum begal Mahakam, untuk menghentikan intervensi, melakukan KKN dan menggadaikan kekayaan rakyat dalam rangka berburu rente dan memenuhi kepentingan pihak asing maupun para investor;
7. Meminta manajemen Pertamina untuk konsisten dengan sikap yang telah dinyatakan oleh manajemen Pertamina terdahulu, sejak 2010, yakni “Mau dan Mampu Menglola 100% saham Blok Mahakam”;
8. Meminta kepada KPK untuk memantau dan mencermati langkah-langkah yang diambil pemerintah dan para begal di seputar pemerintahan, dalam proses menuju penetapan status kontrak dan pemilikan saham Blok Mahakam, agar bebas dari tindak KKN.

Pertamina, di bawah pengawasan pemerintah dapat saja mengundang partisipasi kontraktor asing, termasuk Total dan Inpex, untuk memiliki saham di Blok Mahakam. Namun hal tersebut harus dilakukan secara business-to-business dan transparan sesuai kaedah yang berlaku secara global. Dalam hal ini, kontraktor asing tersebut tidak cukup hanya membayar signatory bonus, tetapi harus membayar biaya akuisisi cadangan terbukti sesuai dengan harga yang berlaku.

Jakarta, 27 Maret 2015
Koordinator “Petisi Blok Mahakam untuk Rakyat”

Marwan Batubara, bersama:
Prof. Sri-Edi Swasono (Universitas Indonesia)
Prof. Moctar Pabottingi (LIPI)
Prof. Juajir (Universitas Hasanuddin)
Prof. M. Asdar (Universitas Hasanuddin)
Prof. Iwa Garniwa (Universitas Indonesia)
Prof. Ahmad Erani Yustika (Universitas Brawijaya)
Dr Kurtubi (Unversitas Indonesia)
Chandra Trita Wijaya (Anggota DPR RI 2009-2014)
Dr Effendy Gazali (Universitas Indonesia)
HattaTaliwang (Anggota DPR RI 1999-2004)
Ugan Gandar (FSPPB)
Faisal Yusra (KSPMI)
Salamuddin Daeng (IGJ)
Ahmad Khairudin (BEM Seluruh Indoesia)
Yusri Usman
Dan lain-lain.

Apa Komentar Kamu?