SHARE

herman darnel ibrahim

satunegeri.com – Herman Darnel, Chairman Indonesia Counterpart for Energy and Environmental Solutions (ICEES), berpendapat ketentuan tegas untuk kontrak bagi hasil (Production Sharing Contract/PSC) perusahaan asing selesai, otomatis harus diberikan kepada perusahaan migas milik negara.

“Kontrak Migas existing production sharing, itu kalau habis, sebetulnya itu milik negara, karena kita bayar cost recovery-nya ke kontraktor. Menurut saya, di aturan yang akan datang, asetnya diambil dan by default pemerintah menyerahkan aset itu ke BUMN,” ujarnya.

Ia menambahkan “dan diteruskannya bukan lagi production sharing, tapi pakai contract service, karena investasinya sudah ada, dia tinggal melanjutkan saja,” ujar Herman.

Selain itu, revisi undang-undang Migas nantinya juga harus memberikan peluang yang lebih besar kepada perusahaan migas milik negara dan swasta nasional, terutama di blok-blok migas yang tidak sulit. Terlebih, saat ini mayoritas perusahaan asing global menguasai sektor migas.

“Buktinya, teryata aset migas di Indonesia hanya dikuasai 20 persen oleh national company, baik Pertamina, Medco, dan lain-lain. Jadi, yang 80 persen dikuasai perusahaan migas asing. Ini (perusahaan migas nasional) kita perbesar. Jadi ke depan, kita perlu membuat semacam aturan supaya ada insentif orang lokal menjadi kontraktor, ada semacam kemudahan atau insentif,” katanya. [Baca juga: ICEES: PSC Kelar, Semua Aset Punya Negara]

Hampir senada dengan Herman, Ketua Umum Alumni Akademi Migas, Ibrahim Hasyim, mengatakan Pertamina sudah mempunyai pengalaman mumpuni di bidang migas, sehingga harus diberikan prioritas dalam mengelola blok atas lapangan.

“Pertamina sekarang sudah kuat, pengalaman sudah banyak, bahkan bukan hanya Pertamina, sekarang seluruh dunia NOC itu sudah mulai kuat. Lah beri prioritas, jangan dikasih ke orang lain,” katanya.

Pemerintah bisa memberikan ke perusahaan migas global jika blok itu memang sangat sulit dan harus mempunyai teknologi tinggi dan kesulitan lainnya.

“Tapi yang mudah-mudah segala di onshore itu prioritas adalah perusahan nasional, Pertamina, dan lain-lain. Saya pikir begitu,” katanya.