SHARE

99Nelayan

Satunegeri.com – Menanggapi program Presiden Indonesia terpilih Joko Widodo dalam mengembangkan sektor kelautan Indonesia, dimana Jokowi mentargetkan Indonesia bisa menjadi negara poros maritim dunia. Jokowi setidaknya akan menghadapi empat masalah besar yang mendasar.

Menurut Ketua Dewan Pembina Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Riza Damanik, Permasalahan pertama yaitu masalah ketimpangan agraria di laut Indonesia, dimana 99 persen nelayan memburu ikan di laut di bawah 12 mil. Kondisi tersebut menyebabkan kompetisi ikan dilaut pesisir, konflik, kerusakan lingkungan.

Selain itu masalah ketimpangan infrastruktur laut juga menjadi masalah tersendiri, dimana Indonesia mempunyai 816 pelabuhan yang 78 persennya berada di Indonesia bagian Barat. Padahal penangkapan ikan banyak di Indonesia Timur.

Masalah yang ketiga adalah ketimpangan pengelolaan. Aktivitas masyarakat pesisir hanya diarahkan untuk menangkap dan produksi ikan. Para nelayan pun tidak pernah diajari tentang pengelolaan ikan dan lain sebagainya. Padahal pengelolaan ikan jauh.

Masalah mendasar terakhir adalah ketimpangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek). Selama ini tidak ada penelitian yang mengembangkan sektor perikanan. Padahal anggaran pemerintah banyak untuk penelitian ini.

Padahal, temuan BPK pada 2009 menyebutkan dana APBN digunakan untuk 9 judul penelitian di KKP. “Dana ini tidak sedikit tapi tidak digunakan untuk pengelola sumber kelautan. Ini krusial harus dibicarakan,” katanya.

Apa Komentar Kamu?

LEAVE A REPLY

ten + twenty =