SHARE

medium_24nelayan

Satunegeri.com – Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan (KKP) Nomor 57 Tahun 2014 tentang penghentian bongkar muat di tengah laut atawa transshipment, menurut Ketua Asosiasi Budidaya Laut Indonesia (Abilindo) Wajan Sudja, telah membuat perusahaan perikanan lokal berhenti beroperasi.

Pasalnya pasca peraturan menteri tersebut, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSKP) tidak menerbitkan Surat Layak Operasi (SLO).

Saat ini sudah ada 500 ton ikan yang tidak bisa dijual dan diperkirakan jumlah itu akan meningkat menjadi 790 ton ikan bulan depan. “Setiap bulan bertambah 290 ton,” ujarnya.

Menurutnya Abilindo menghasilkan 4.600 ton untuk diekspor melalui udara dan laut. Dimana produksi ikan itu menghasilkan US$ 45 juta yang semuanya diekspor melalui pabean-bea cukai. Sejauh ini, biaya produksi ini 100% berasal dari dalam negeri, dan memberikan pemasukan bagi devisi negara.

Hal senada juga diungkapkan pelaku usaha perikanan asal Kota Bitung, Sulawesi Utara bernama Abrizal Ang. Ia mengatakan memiliki 20 kapal ikan yang beratnya di bawah 100 ton. Sejak kebijakan moratorium transshipment diberlakukan, semua kapal itu tidak dapat berlayar lagi karena PSKP tidak mengeluarkan SLO. Maka roda perputaran usaha perikanannya pun sudah di ujung tanduk.

“Kebijakan menteri KKP yang baru ini membuat bangkrut usaha kami, padahal semua operasional kami, termasuk penjualan dan awak kapal 100% asal Indonesia dan hasilnya dijual di Indonesia. Kami tidak pernah ekspor apalagi menjual ikan ke kapal asing di tengah laut,” bebernya.

Ia meminta agar pemerintah tidak memukul rata antara pelaku usaha perikanan nasional dengan pencuri ikan dari negara lain. Ia mendorong agar aturan itu diberlakukan bagi perusahaan yang terbukti nakal dan melanggar aturan saja.

Apa Komentar Kamu?