SHARE

6megawati-soekarnoputri-tribun

Satunegeri.com – Pernyataan ketua umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dalam pidato penutupan Kongres IV PDI-P, di Sanur, Bali, Sabtu (11/4) yang meminta kadernya keluar apabila tak mau disebut sebagai petugas partai, menurut Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Ahmad Bakir Ihsan, merupakan pernyataan yang menyesatkan.

Kalau Jokowi sebagai Presiden dan kepala negara dianggap petugas partai itu sama dengan menempatkan negara sebagai subordinat partai. Itu logika menyesatkan,” ujarnya seperti dikutip okrzone.

Jokowi terpilih menjadi presiden otomatis loyalitasnya pada partai seharusnya berhenti. Selanjutnya, loyalitasnya beralih kepada bangsa dan negara.

“Makanya Jokowi kalau betul-betul ingin bekerja sebagai presiden, lupakan partai demi nasib bangsa. Jangan sampai partai membebani kinerjanya dan mengorbankan rakyat,” tegasnya.

Hal senada dikatakan Sekretaris Jenderal Himpunan Masyarakat Untuk Kemanusiaan dan Keadilan (Humanika) Sya’roni, menurutnya terlihat jelas, bahwa Jokowi selaku presiden tidak bisa menjalankan hak prerogatifnya secara mutlak. “Rakyat bisa berpikir, meroketnya harga-harga merupakan kesalahan Megawati yang tidak memberikan keleluasaan Jokowi untuk bekerja,” tegas Sya’roni.

Sebelumnya Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meminta semua kadernya yang ada di jajaran eksekutif dan legislatif untuk menjalankan tugas sesuai dengan garis perjuangan partai. Instruksi itu diberikan Megawati tanpa bisa ditawar.

Menurut Megawati, kader partai yang berkecimpung di eksekutif dan legislatif memiliki kewajiban untuk menjalankan instruksi partai, hal itu merujuk pada UU Partai Politik.

“Sebagai kepanjangan tangan partai, kalian adalah petugas partai. Kalau enggak mau disebut petugas partai, keluar!” kata Megawati dalam pidato penutupan Kongres IV PDI-P, di Sanur, Bali, Sabtu (11/4/2015).

Apa Komentar Kamu?