SHARE

medium_32freeport

Satunegeri.com – Sejatinya sejak dilakukan kesepakatan amandemen kontrak antara Freeport dengan pemerintah lima bulan lalu yaitu pada Agustus 2014, pemerintah telah memberikan kepastian perpanjangan operasi untuk dua periode hingga 2041 mendatang.

Namun itu semua dapat terjadi jika Freeport telah memenuhi komitmen salah satunya, dan telah berhasil merealisasikan investasi pembangunan smelter dan tambang underground.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, R sukhyar mengatakan Pemberian perpanjangan operasi tersebut harus memenuhi ketentuan perundangan yakni PP Nomor 23/2010 yang telah diperbarui dengan PP Nomor 77/2014.

Di mana, perpanjangan operasi bagi kontrak karya baru bisa diberikan dua tahun sebelum masa kontrak habis, dan pola konsesinya berubah menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK).

Ia juga belum mau membeberkan apakah pemerintah setuju dengan keinginan Freeport. “Nanti dijelaskan Menteri ESDM Sudirman Said,” ujarnya singkat.

Dari enam poin yang sudah diteken, lima poin yang sudah disepakati pemerintah dan Freeport, yakni, kewajiban divestasi saham 30% ke kepemilikan nasional, kenaikan royalti untuk emas, perak, dan tembaga menjadi 3,75%, 3,25%, dan 4% dari harga jual.

Freeport juga bersedia membangun smelter mulai 2017 mendatang dan  bersedia menggunakan kandungan lokal, serta menciutkan wilayah operasi tambangnya.

Hanya satu yang belum ada kesepakatan yakni perpanjangan kontrak hingga 2041 . Meski begitu,  Freeport melunak,  rela jika perpanjangan kontrak dilakukan selama 10 tahun saja hingga 2031.

Apa Komentar Kamu?