SHARE

medium_29pgnlogo

Satunegeri.com – Sesuai dengan draf RUU Migas versi pemerintah dimana pemerintah berencana membentuk atau menunjuk BUMN sebagai penyangga atau agregator gas bumi, PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk menyatakan kesiapannya jika ditunjuk pemerintah sebagai Badan Usaha Milik Negara penyangga atau agregator gas bumi.

Menurut Juru Bicara PGN Irwan Andri Atmanto di Jakarta, Minggu (12/4), selama ini pihaknya mendapatkan gas dari berbagai pemasok dan lokasi antara lain ConocoPhilips, Medco, Santos, dan PT Pertamina (Persero), dimana harga beli gas dari berbagai pemasok tersebut ditentukan pemerintah dan berbeda-beda.

Selanjutnya, PGN menjual kepada pelanggan dengan harga sama, meski berbeda wilayah. “Di sinilah, peran PGN sebagai badan penyangga gas itu sudah dilakukan,” ujarnya.

Dengan pengalaman puluhan tahun menjalankan fungsi sebagai agregator gas pihaknya mengaku siap, kesiapan tersebut terlihat dari kemampuan PGN membangun dan memperluas infrastruktur gas bumi. Dimana saat ini PGN memiliki dan mengoperasikan pipa gas bumi lebih dari 6.100 km atau sekitar 80 persen dari pipa hilir di Indonesia.

Wilayah operasi PGN sendiri meliputi Sumatera seperti Batam, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, dan Lampung. Di Jawa antara lain DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.

Pelanggan PGN mulai dari rumah tangga, UKM, komersial seperti mal, hotel, dan rumah sakit, serta industri dan pembangkit listrik. Mayoritas pelanggan PGN adalah rumah tangga dengan jumlah hampir 100.000.

Selain menunjuk BUMN sebagai penyangga atau agregator gas bumi pemerintah juga akan membentuk BUMN penyangga BBM dan minyak bumi. Tugas badan usaha penyangga BBM dan minyak bumi adalah sebagai pengaman cadangan BBM dan minyak bumi nasional, membeli minyak produksi dalam negeri, mengimpor minyak, dan menjual minyak ke kilang.

Selain itu, membeli BBM dari produksi kilang dalam negeri, mengimpor BBM, membangun infrastruktur pengolahan, pengangkutan, dan penyimpanan BBM dan minyak bumi, menjual BBM di dalam negeri kepada konsumen dan badan usaha niaga, dan melakukan agregasi harga BBM nasional.

Apa Komentar Kamu?