SHARE

medium_42anti-korupsi-_120618200229-403

Akhir-akhir ini publik disuguhkan oleh informasi yang mengkhawatirkan bagi keberlangsungan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang selama ini menjadi andalan bangsa Indonesia dalam memberantas korupsi, terancam tidak dapat menjalankan peranannya setelah adanya upaya pelemahan pada seluruhpimpinan KPK.

Sebenarnya jika kita berkaca pada sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia selama ini, kita dapat melihat bagaimana pola pelemahan bahkan sampai penghancuran terhadap suatu badan pemberantasan korupsi itu terjadi.

Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia bukanlah suatu hal yang baru. Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia sudah dimulai sejak bangsa Indonesia menjalankan peranannya sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat.

Zaman Orde Lama

Isu korupsi pada masa Orde Lama mulai ramai diperbincangkan dan menarik perhatian publik, setelah adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para menteri dan tokoh-tokoh politik nasional saat itu.

Nama-nama Menteri pada kabinet Ali Sastroamidjojo I seperti Menteri Kehakiman Djody Gondokusumo dari Partai Rakyat Nasional (PRN), Menteri Perekonomian Iskaq Tjokrohadisurjo dari Partai Nasional Indonesia (PNI), dan Menteri Luar Negeri Roeslan Abdulgani dari Partai Nasional Indonesia (PNI), dinyatakan telah melakukan upaya-upaya yang masuk dalam kategori tindak pidana korupsi.

Menteri Kehakiman Djody Gondokusumo tersandung kasus penyalahgunaan wewenang dengan menerima suap dalam pemberian visa dan izin masuk ke Indonesia bagi orang asing.[1] Menteri Perekonomian Iskaq Tjokrohadisurjo tersandung kasus penyalahgunaan wewenang pemberian lisensi-lisensi impor yang imbalannya dapat mengisi kas dari partai Menteri Iskaq berasal yaitu PNI.[2] Menteri Luar Negeri Roeslan Abdulgani terlibat dalam kasus korupsi di tubuh Percetakan Negara. Namun kasus korupsi ternyata tidak hanya menjerat para pejabat negara dari kalangan sipil.

Setelah Pemerintah memberlakukan Keadaan Darurat Perang (SOB), dimana militer memiliki kuasa penuh atas politik dalam negeri, banyak perwira yang terlibat dalam kasus korupsi dengan menyalahgunakan kekuasaannya untuk memperkaya diri.

Maraknya kasus korupsi yang dilakukan oleh para pejabat negara baik dari kalangan sipil maupun militer, membuat Pemerintah (yang sedang menerapkan SOB) mengeluarkan suatu regulasi tentang pemberantasan korupsi yaitu Peraturan Penguasa Militer No. Prt/PM-06/1957.

Secara yuridis, regulasi ini merupakan fondasi awal bagi lahirnya regulasi-regulasi pemberantasan korupsi berikutnya. Tidak hanya sampai disitu, obsesi Pemerintah untuk memberantas korupsi kemudian diejawantahkan oleh Nasution selaku pemegang komando SOB, dengan melakukan upaya penertiban hukum dan disipin serta pembersihan di organisasi Pemerintah baik itu sipil maupun militer.

Gebrakan awal yang dilakukan Nasution adalah melakukan pengusutan di korp pegawai negeri. Nasution meminta agar semua jawatan[3] pemerintah harus melaporkan afiliasi politik dari pegawai-pegawainya kepada dinas intelejen negara. Hal ini dimaksudkan untuk menghilangkan sisa-sisa pengaruh partai politik atas korp pegawai negeri serta dengan secara sungguh-sungguh dan efektif mengakhiri praktek pengisian kas partai dengan dana negara.[4]

Nasution berpendapat bahwa Pemerintah baru akan mendapat kepercayaan penuh dari rakyat apabila Pemerintah memiliki kewibawaannya dengan mewujudkan pemerintahan yang tertib dan bersih. Guna mewujudkan pemerintahan yang seperti itu, Nasution menilai bahwa harus ada usaha pengawasan terhadap aparatur negara.

Nasution kemudian mengusulkan kepada Presiden untuk membentuk suatu badan yang secara khusus mengawasi kinerja dari aparatur-aparatur negara. Presiden menyetujui usul dari Nasution tersebut dan meminta Nasution untuk membuat suatu pola usaha dan organisasinya hingga akhirnya terbentuklah suatu badan bernama Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara (Bapekan).[5]

Atas usul Nasution, Presiden Soekarno menunjuk Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai ketuanya. Dalam menjalankan tugasnya Sri Sultan dibantu oleh Samadikun sebagai wakil ketua, Semaun, Arnold Mononutu, dan Letkol Soedirgo. Mereka semua diangkat langsung oleh Presiden Soekarno melalui Kepres No. 177 tahun 1959. Sementara itu, tugas dan tanggung jawab dari Bapekan adalah mengawasi kegiatan aparatur negara agar bekerja secara efisien dan maksimal.

Dalam menjalankan tugasnya tersebut, Bapekan memiliki wewenang yaitu diperbolehkan menerima pengaduan dari siapapun terhadap ketidakberesan aparatur negara. Kemudian pengaduan atau laporan tersebut oleh Bapekan dipertimbangkan penyelesaiannya baik secara hukum maupun kebijakan.

Kehadiran Bapekan mendapat sambutan positif dari masyarakat. Seakan menjadi jawaban atas kepenatan masyarakat terhadap perilaku korup yang dilakukan para aparatur negara. Hingga akhir Juli 1960, Bapekan menerima 912 pengaduan dari masyarakat. Dari jumlah tersebut, Bapekan berhasil menyelesaikan sekitar 402 pengaduan. Hal ini dapat dikatakan cukup memuaskan, mengingat pegawai Bapekan yang hanya berjumlah 40 orang.

Namun alih-alih bekerja mengusut pengaduan-pengaduan yang masuk, kinerja dari Bapekan menjadi terganggu dengan hadirnya Panitia Retooling Aparatur Negara (Paran) yang didirikan oleh Nasution. Terjadi pergesekan peran antara Bapekan dengan Paran.

Pasalnya, tugas dan wewenang dari keduanya dapat dikatakan memiliki kesamaan dan dalam satu ranah yaitu pengawasan terhadap lembaga aparatur negara. Kondisi yang rumit ini membuat Bapekan mempertanyakan kejelasannya kepada Presiden dan Presiden meminta agar Bapekan dan Paran duduk bersama untuk menyelesaikan permasalahan itu.

Akhirnya konflik ini terselesaikan setelah Hamengkubuwono IX sebagai Ketua Bapekan dan Nasution sebagai Ketua Paran bertemu pada 28 November 1960 dengan membicarakan kejelasan akan peran dari masing-masing lembaga. Pada kesimpulannya, Bapekan akan berfokus pada fungsi pengawasan dan penelitian, sedangkan Paran berfokus pada upaya meretul aparatur yang tidak berdaya guna.

Memasuki tahun 1962, Indonesia disibukkan oleh persiapan untuk menjadi tuan rumah dari pentas olahraga se-Asia (Asian Games). Sebagai tuan rumah, Indonesia diharuskan untuk membangun infrastruktur-infrastruktur yang menunjang kegiatan ini seperti misalnya membangun sarana-prasarana olahraga, pembangunan hotel, juga perbaikan jalan.

Bapekan yang ketika itu masih menjadi lembaga pengaduan akan penyelewengan yang dilakukan aparatur negara, mendapatkan laporan mengenai dugaan korupsi pada pembangunan stadion Senayan (Gelora Bung Karno – GBK). Laporan tersebut oleh Bapekan diselidiki dan langkah-langkah penanganannya akan dibicarakan kemudian.

Namun, belum sempat kasus ini terselesaikan, pada 4 Mei 1962 Presiden Soekarno mengeluarkan Keppres No. 166 tahun 1962 yang berisi pemberhentian dengan hormat jajaran-jajaran Bapekan yaitu Hamengkubuwono IX, Samadikun, dan Semaun dari jabatannnya.

Satu hari setelah itu yaitu 5 Mei 1962, keluarlah Peraturan Presiden No. 3 tentang pembubaran Bapekan. Presiden menjelaskan bahwa dasar pertimbangan dibubarkannya Bapekan adalah Keppres No. 94 tahun 1962 tentang regroupingKabinet Kerja, sehingga Bapekan tidak diperlukan lagi. Sejak saat itu, Bapekan beserta jajarannya dibubarkan.

Zaman Orde Baru

Memasuki rezim Orde Baru, isu korupsi masih menjadi isu hangat dalam wacana perpolitikan Indonesia. Kegagalan Orde Lama dalam memberantas korupsi membuat ekspektasi rakyat kepada Pemerintahan Orde Baru menjadi besar terhadap penyelesaian kasus-kasus korupsi.

Gelombang protes dalam bentuk aksi-aksi turun ke jalan yang dilakukan oleh para mahasiswa menjadi gambaran akan adanya desakan masyarakat terhadap penyelesaian kasus-kasus korupsi. Menjawab gelombang protes tersebut, Presiden Soeharto dalam kesempatan pidato kenegaraannya di depan para anggota DPR/MPR menjelang Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI tanggal 16 Agutus 1967, Soeharto mengatakan bahwa rezim Orde Lamalah yang tidak mampu memberantas korupsi dan Soeharto bertekad untuk membasmi korupsi sampai ke akar-akarnya.[6]

Empat bulan setelah pidato tersebut disampaikan atau lebih tepatnya pada 2 Desember 1967, Presiden Soeharto mengeluarkan Keppres Nomor 228 Tahun 1967 tentang pembentukkan Tim Pemberantasan Korupsi (TPK).

Sesuai dengan isi Keppres tersebut, TPK memiliki tugas dan fungsi untuk membantu pemerintah dalam memberantas korupsi secepat-cepatnya dan setertib-tertibnya. Bantuan kepada Pemerintah yang dimaksud, dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu represif dan preventif. Represif yaitu dengan melakukan tindakan-tindakan hukum secara cepat dan tegas sesuai dengan peraturan-peraturan hukum yang berlaku, sedangkan preventif dengan menyarankan kepada pemerintah mengenai tindakan-tindakan adminstratif dan tindakan-tindakan lainnya yang harus diambil oleh pemerintah untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan timbulnya korupsi.

Secara kewenangan, TPK memiliki wewenang yang lebih lengkap jika dibandingkan dengan badan pemberantasan korupsi sebelumnya. Salah satu wewenang TPK yang dapat memperkuat dan memperlancar upaya pemberantasan korupsi ialah wewenang untuk memimpin, mengkoordinasikan, dan mengawasi semua alat-alat penegak hukum yang berwenang baik sipil maupun Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara-perkara korupsi baik yang dilakukan oleh oknum sipil maupun ABRI.[7]

Dengan keleluasaan wewenang yang dimiliki, secara kuantitatif memang prestasi TPK dalam memberantas korupsi dapat dikatakan baik. Dua tahun setelah dibentuk, TPK mengklaim bahwa mereka telah berhasil menggarap 177 perkara korupsi yang dimana 144 perkara sudah diselesaikan dan diserahkan ke pengadilan, sedangkan 37 perkara lainnya masih dalam tahap penggarapan.[8]

Namun yang menjadi kritik besar pada kinerja dari TPK dalam memberantas korupsi ialah ketidakberanian TPK dalam menggarap kasus-kasus korupsi berskala besar seperti korupsi yang terjadi di Pertamina dan Coopa. TPK dinilai tidak berani mengungkap kasus tersebut secara menyeluruh karena melibatkan oknum petinggi negara yang dekat dengan Presiden Soeharto.

Ketidakberdayaan TPK dalam membongkar kasus-kasus korupsi yang besar juga ditengarai oleh ketidakidealan TPK selaku badan pemberantasan korupsi. Ketidakidealan terletak pada posisi TPK secara struktural yang tidak independen.

Secara struktur, posisi TPK berada di bawah naungan Kejaksaan Agung yang dimana Jaksa Agung secara langsung bertindak sebagai Ketua TPK. Artinya ada rangkap jabatan yang dijalankan oleh seorang Jaksa Agung.

Padahal jika melihat ranah kerja dari Jaksa Agung sendiri sudah begitu banyak dan luas. Ranah kerja dari Kejaksaan Agung seperti penanganan penyelundupan, manipulasi, dan kasus-kasus kejahatan lainnya yang merugikan keuangan negara di luar pemberantasan korupsi, juga harus diselesaikan oleh Jaksa Agung selaku Kepala dari Kejaksaan Agung.

Jadi jika tugas pemberantasan korupsi juga harus dibebankan kepada seorang Jaksa Agung, maka agenda pemberantasan korupsi tidak akan menjadi maksimal dan itulah yang terjadi pada TPK. TPK yang diharapkan dapat bergerak secara progresif dan cepat dalam memberantas korupsi, justru malah bergerak secara lamban.

Refleksi Pemberantasan Korupsi Hari Ini

Jika kita berkaca pada nasib badan pemberantasan korupsi yang ada di masa Orde Lama dan Orde Baru, tentu kita dapat mengambil beberapa poin pembelajaran untuk direfleksikan pada upaya pemberantasan korupsi saat ini.

Bapekan yang tengah menjadi andalan rezim Orde Lama dalam memberantas korupsi pada akhirnya dibubarkan dengan alasan yang sederhana yaitu regrouping Kabinet. Padahal Bapekan sedang berkerja mengusut pengaduan-pengaduan yang masuk dari masyarakat.

Adanya pergesekan dengan Paran dan juga upaya Bapekan dalam mengusut laporan adanya korupsi pada pembangunan stadion Senayan (Gelora Bung Karno – GBK), ditengarai menjadi faktor utama dari dibubarkannya Bapekan ini.

Dari pembubaran terhadap Bapekan kita dapat belajar, bahwa jika ingin membubarkan suatu badan pemberantasan korupsi maka buatlah suatu badan sejenis yang memiliki legalitas hukum dan kewenangan yang sama dengan badan sebelumnya.

Jika direfleksikan pada konflik KPK dan Polri saat ini, maka sederhananya mudah sekali memperlemah KPK. KPK dan Polri memiliki wewenang yang sama dalam memperkarakan seseorang pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, jika ingin kinerja dari KPK berjalan secara efektif dan maksimal dalam memberantas korupsi, maka pimpinan KPK harus dilindungi dari upaya pem-perkara-an (imunitas) sampai dia selesai menjalankan masa tugasnya sebagai pimpinan KPK.

Berkaca pada tidak bergiginya TPK dalam mengusut kasus korupsi besar, KPK harus didukung oleh pemerintahan yang benar-benar berkomitmen tinggi dalam memberantas korupsi melalui kebijakan-kebijakan strategisnya.

Pemerintahan yang benar-benar mendukung upaya pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Kembali ke kisruh KPK – Polri saat ini, Presiden Jokowi harus melaksanakan rekomendasi dari Tim 9 sebagai wujud komitemennya pada pemberantasan korupsi yang tidak pandang bulu dan tidak mengulangi kesalahan dalam memilih orang yang bermasalah untuk ditempatkan di posisi yang strategis dalam pemerintahan. Jika hal ini tidak dilaksanakan, maka pola seperti ini akan berulang dan sangat memungkinkan institusi pemberantasn korupsi seperti KPK ini menjadi lemah.

[1] Deliar Noer, Partai Islam dalam Pentas Nasional, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti), hlm. 241

[2] Yahya A. Muhaimin, Bisnis dan Politik: Kebijaksanaan Ekonomi Indonesia 1950-1980, (Jakarta:  LP3ES, 1990), hlm. 83

[3] Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata jawatan berarti bagian dari departemen atau pemerintah daerah yang mengurus (menyelenggarakan) suatu tugas atau pekerjaan yang luas lingkungannya.

[4] Ulf Sundhaussen, Politik Militer Indonesia 1945-1967 Menuju Dwi Fungsi ABRI, (Jakarta: LP3ES, 1986), hlm. 231

[5]A.H Nasution, Memenuhi Panggilan Tugas Jilid 5: Kenangan Masa Orde Lama, (Jakarta: Haji Masagung, 1989),  hlm. 256

[6]http://www.antikorupsi.org/new/index.php?option=com_content&view=article&id=545:korupsi:-dari-dulu-hingga-kini&catid=42:rokstories&Itemid=106&lang=id

[7]Keppres Nomor 228 Tahun 1967, pasal 3

[8]Koran Merdeka, 4 Januari 1970

Saifulloh Ramdani
Ketua BEM FIB UI 2013

Apa Komentar Kamu?