SHARE

Satunegeri.com – Dalam keterangannya Usai berkunjung dari Solo, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku tak paham asal-usul pengajuan kenaikan tunjangan uang muka kendaraan bagi pejabat lembaga tinggi negara yang ia tanda tangani dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2015 tentang pemberian fasilitas uang muka bagi pejabat negara untuk pembelian kendaraan perorangan.

Ia beralasan bahwa tak mengetahui dengan detil semua usulan yang masuk dari lembaga. Sebab, harusnya semua usulan yang masuk sudah dikaji secara cermat sisi positif dan negatifnya sebelum sampai ke meja presiden untuk dikeluarkan Perpresnya, namun ia enggan dikatakan kecolongan.

Jokowi menilai bahwa kenaikan tunjangan itu tidak tepat. Sebab, saat ini rakyat tengah terbebani dengan naiknya sejumlah harga kebutuhan pokok.

“Saya kira saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua juga dari sisi keadilan, dan ketiga sisi BBM,” kata presiden.

Jokowi juga menyatakan akan mengkaji kembali Perpres kenaikan tunjangan tersebut.

Seperti diketahui, Jokowi telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2015 tentang pemberian fasilitas uang muka bagi pejabat negara untuk pembelian kendaraan perorangan. Dalam Perpres tersebut diatur tunjangan uang muka pembelian kendaraan bagi pejabat negara naik dari Rp 116.650.000 menjadi Rp 210.890.000.

Apa Komentar Kamu?