SHARE

Oleh. R Siti Zuhro (Peneliti Senior LIPI)

Warga DKI perlu mempertimbangkan matang-matang calon gurbernur yang akan dipilihnya. Basuki T Purnama dinilai tidak benar-benar bekerja selama menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta. Pernyataan ini didasarkan atas fakta reaksi tidak sedap yang kerap diterima Ahok ketika blusukan ke pemukiman warga.

Seorang pemimpin yang benar-benar bekerja pasti mendapat apresiasi dari warganya.
Petahana yang katanya sudah kerja mati-matian, tapi ketika dia (Ahok) turun ke masyarakat, ditolak, itu aneh. Hal ini tidak terjadi di daerah lain.

Selain fakta diatas, dapat diamati perlakuan Ahok selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dimana Pemerintah memperlakukan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai karyawan sehingga Jakarta mendapatkan teguran dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Ketika menjadi kepala daerah, maka tidak boleh menempatkan dirinya sebagai orang yang tak tersentuh hukum. SehinggaAhok harus mengacu pada UU ASN.

Di era demokrasi seperti sekarang ini, seharusnya komunikasi antara pemerintah dengan rakyat terjadi dua arah. Namun di pemerintahan DKI Jakarta era Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) itu tak terjadi.


Partai Pendukung dan Status Tersangka

Selain kinerja yang tidak sesuai dengan pencitraan selama ini. Para pemilih cagub DKI perlu mempertimbangkan status tersangka Ahok. Sikap partai politik pendukung pasangan calon nomor urut dua tersebut tentu akan merasa tidak nyaman.

Partai pendukung Ahok menjadi tidak nyaman dengan status tersangka. Bukan hanya partai yang bersangkutan tapi juga partai-partai pendukung.

Dengan status tersangka ini, maka membuka peluang emas bagi pasangan calon lainnya.
Sekecil apapun, akan mempengaruhi stabilitas dan elektabilitas Ahok. Jadi suara bisa jadi ke dua pasangan calon, kita tidak tahu mau ke nomor satu atau tiga. Apakah putaran pertama ituAhok masih ikut, atau ikut sampai putaran kedua. Ini yang jadi pertanyaan.

Apa Komentar Kamu?