SHARE

Satunegeri.com – saat memimpin Rapat Terbatas (Ratas) mengenai percepatan penyelesaian program pembangunan infrastruktur kelistrikan 35.000 MW dan penerapan subsidi listrik di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu 22 Juni 2016. Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada para menteri terkait agar prioritas dari pembangunan proyek listrik 35.000 MW dapat diarahkan kepada daerah-daerah yang masih mengalami kekurangan pasokan listrik. Presiden meminta agar semaksimal mungkin mendorong keterlibatan pelaku usaha lokal dan nasional serta pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam pelaksanaan program 35.000 MW.

Presiden juga menginstruksikan kepada pemain lokal dan nasional sebesar besarnya, dengan cara memperbesar Independent Power Producer (IPP) dan proyek-proyek listrik berbasis EBT, serta tidak menetapkan syarat yang menyulitkan bagi investor lokal.

belajar dari pengalaman selama ini, PLN perlu mengkaji kembali apakah membangun sendiri 10.000 MW pembangkit itu adalah target yang realistis, PLN harus fokus mempercepat pembangunan transmisi 46.000 KM jaringan transmisi. Memperbanyak proyek mikro hidro, mini hidro dan hidro karena proyek semacam ini memberi kesempatan lapangan kerja bagi lokal, teknologinya relatif sudah dikuasai, serta memiliki multiplier ekonomi yang tinggi pada tataran lokal.

Presiden Jokowi juga meminta pembangunan listrik harus dilihat sebagai cara untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi lebih luas. Oleh karena itu, harus memperhatikan aspek makro pada program ini. Tidak boleh diukur dengan kacamata mikro korporasi semata yang hanya menitikberatkan pada untung rugi aspek komersial.