SHARE

50Mineral-Ore

Satunegeri.com – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 10/PUU-XII/2014 yang menolak permohonanan Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (Apemindo) untuk menguji Pasal 102 dan Pasal 103 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), disambut baik oleh Koalisi Masyarakat Sipil Publish What You Pay (PWYP) Indonesia.

Menurut Koordinator Nasional PWYP Indonesia, Maryati Abdullah, apabila permohonan Apemindo dikabulkan, dampak kerugian luar biasa akan ditanggung oleh negara. Pasalnya permohonannya kepada MK, Apemindo meminta agar pasal 102 dan 103 UU Minerba tidak ditafsirkan sebagai pelarangan ekspor bijih atau material mentah secara langsung otomatis gugur.

Karena itu pasca putuasan tersebut, ia meminta pemerintah harus konsisten menjamin pelaksanaan hilirisasi di sektor minerba termasuk memaksa pemegang KK (Kontrak Karya) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dalam proses renegosisasi untuk tunduk terhadap ketentuanan Pasal 102 dan 103 UU Minerba.

Senada dengan Maryati, Anggota Badan Pengarah PWYP Indonesia sekaligus pegiat LePMIL (Lembaga Pengembangan Masyarakat Pesisir dan Pedalaman) Sulawesi Tenggara, Sarmin Ginca mengingatkan kepada pemerintah untuk tidak boleh lagi ada kebijakan “relaksasi” hilirisasi sektor minerba ataupun memberikan kemudahan-kemudahan bagi KK dan PKP2B untuk tidak tunduk terhadap ketentuan pasal 102 dan 103 UU Minerba sebagai “kompensasi” atas renegosiasi yang saat ini berjalan.

Sarmin Ginca juga mengingatkan agar pemerintah memastikan pengawasan yang ketat terhadap pelabuhan-pelabuhan “tikus” yang kerap digunakan oleh para pengusaha tambang mineral yang melakukan ekspor bijih atau material mentah secara diam-diam. “Kasus penyelundupan ore nikel, pasir kuarsa dll yang menggunakan container di Batam beberapa waktu yang lalu mengindikasikan adanya modus baru yang patut diawasi secara serius oleh aparat pemerintah.” Tambahnya.

Sedangkan Koordinator Advokasi dan Jaringan PWYP Indonesia, Aryanto Nugroho menegaskan, “Pemerintah perlu memperbaiki sistem pengawasan terhadap pelabuhan-pelabuhan yang menjadi pintu keluar bahan minerba. Penting juga untuk membangun dan mengembangkan aspek-aspek kepelabuhan yang terintegrasi dengan standar IT”

Apa Komentar Kamu?

LEAVE A REPLY

nineteen − nineteen =