SHARE

image-satunegeriMelalui pertemuan koordinasi Majelis Rakyat Kalimantan Timur Bersatu (MRKTB). rakyat Kalimantan Timur dengan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi pada Rabu (19/10) terkait bagi hasil bagi daerah penghasil sebesar 15,5 persen untuk minyak dan 30,5 persen untuk gas yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas.

Pengamat masalah migas, Kurtubi, yang akan menjadi saksi ahli untuk judicial review atau peninjauan kembali UU No 33/2004 tersebut.  mengatakan pasal 14 huruf e dan huruf f Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus dikoreksi.

"Dikoreksi atau dicabut, karena tidak mencerminkan azas keadilan dan kepatutan, terutama bagi daerah penghasil migas seperti Kalimantan Timur," tegasnya.

Menurutnya angka bagi hasil bagi daerah penghasil sebesar 15,5 persen untuk minyak dan 30,5 persen untuk gas tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Pasal itulah yang diminta ditinjau kembali.

Ia mengingatkan, jatah 15,5 persen daerah berbeda dengan 15 persen jatah kontraktor. Jika jatah 15 persen milik kontraktor adalah bagian langsung dari hasil migas, dan yang 85 persen lainnya untuk pemerintah. Jatah 15 persen milik daerah berasal dari pembagian 85 persen bagian pemerintah.

Angka 15,5 persen untuk minyak dan 30,5 persen untuk gas itu juga masih harus dibagi-bagi. Angka 0,5 persen dijatah untuk anggaran pendidikan dasar, lalu 3 persen untuk provinsi, 6 persen untuk kabupaten/kota penghasil, dan 6 persen lainnya untuk kabupaten/kota lain di provinsi tersebut.

Jatah yang 0,5 persen itu pun masih ada rinciannya, yaitu 0,1 persen untuk provinsi, dan 0,2 persen untuk kabupaten/kota penghasil, dan 0,2 persen lagi untuk kabupaten/kota lain di provinsi penghasil tersebut. (IL)

Apa Komentar Kamu?

LEAVE A REPLY

sixteen + 1 =