SHARE

Oleh. Rahma Widhiasari (Indonesia Resource Studies/IRESS)

Mantan Ketua MPR, Prof Amin Rais beberapa waktu lalu kembali menyerukan agar reklamasi Teluk Jakarta segera dihentikan. Amin Rais mengungkapkan bahwa reklamasi Teluk Jakarta berkaitan erat dengan one belt one road yang diinisiasi oleh Tiongkok. Menurutnya, langkah mereklamasi Teluk Jakarta dan membuat 17 pulau adalah langkah Tiongkok untuk membangun wilayah teritorial di Indonesia. Ini tentu saja harus dicegah, karena berpotensi mengancam kestabilan keamanan dan ekonomi nasional pada masa mendatang.

Reklamasi Teluk Jakarta berkaitan erat dengan ekspansi ekonomi Tiongkok di Indonesia. Seperti diketahui, Tiongkok telah menjadi penguasa dalam perekonomian Asia, perluasan pengaruh ekonomi di Indonesia telah direncanakan belasan tahun lalu. Dan saat ini telah menunjukan hasil, di Indonesi sejumlah proyek pembangkit listrik dan pembangunan infrastruktur dikerjakan langsung oleh kontraktor-kontraktor Tiongkok.

Amin Rais melihat bahwa dominasi Tiongkok dalam perekonomian nasional terjadi akibat peran Jokowi. Bukan tanpa alasan Presiden Jokowi dekan dengan pemerintah China. Jokowi pernah melawat ke China, kemudian pulang membawa ide tol laut. Ketika itu, Jokowi mendeklarasikan Jalan Sutera Laut China. Dan, sangat disayangkan dominasi Tiongkok telah terjadi dalam beragam proyek infrastruktur nasional.

Sedikit banyak, Tiongkok telah menguasai perekonomian Indonesia, demikian pula dengan raklamasi Teluk Jakarta, bahwa 17 pulau dari reklamasi adalah diperuntukan untuk orang-orang Tiongkok. Bukan hanya untuj hunuan, namun juga untuk kegiatan perdagangan, militer dan politik Tiongkok.

Ancaman Tiongkok dalam proyek reklamasi tampaknya bukanlah isapan jempol belaka. Media telah mencatat bahwa sejumlah pengembang etnis Tionghoa memang telah terlibat membangun pulau dan mendirikan sejumlah ruko di atas tanah-tanah reklamasi Teluk Jakarta.Kemudian, sejumlah iklan televisi di Tiongkok telah beredar untuk mempromosikan ruko dan hunian di pulau-pulau yang akan di bangun.

Dalam master plan Mega proyek reklamasi Teluk Jakarta telah direncanakan bahwa pengembang akan membangun sejumlah pemukiman, tempat komersial dan pusat perdagangan serta sejumlah tempat rekreasi komersial. Dan isunya, kawasan tersebut memang dikhususkan untuk etnis Tionghua. Sejumlah perusahaan yang terlibat dalam pengembangan pulau-pulau reklamasi, adalah perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh etnis Tiongkok. Perusahaan tersebut adalah PT KEK Marunda, PT Muara Wisesa (anak perusahaan Agung Podomoro Land), PT Taman Harapan Indah, PT Jakarta Propertindo, PT Manggala Krida Yuda, PT Kapuk Naga Indah (anak usaha Sedayu Grup).

Proyek-proyek reklamasi Teluk Jakarta telah berhasil dengan mulus dibangun ketika Ahok menjadi gubernur. Ahok memiliki andil besar dalam proses reklamasi Teluk Jakarta, bahkan terdapat dugaaan keterlibatan Ahok dalam kasus korupsi yang dilakukan oleh Direktur PT Agung Podomoro Land (APL), Ariesman Wijaya. Selain dengan APL, Ahok juga melakukan transaksi dengan para pengembang yang melibatkan nilai suap hingga miliyaran rupiah. Transaksi ini yang memuluskan terbangunnya sejumlah pulau dan bangunan di lahan-lahan reklamasi.

Kajian kelayakan lingkungan serta perhitungan hidrologi laut di Teluk Jakarta telah dikerjakan sejumlah ahli, hasilnya, reklamasi justru akan memberikan dampak negatif bagi lingkungan dan tata kota ibu kota. Namun demikian, terdapat pihak-pihak yang terus menghendaki agar relamasi dilanjutkan, dengan berargumentasi akan munculnya tuntutan pengembang.

Mengapa Reklamasi Harus Dihentikan

Dampak reklamasi yang paling banyak tentu akan menimpa nelayan. Hal ini karena wilayah tangkapan ikan nelayan telah berubah menjadi pulau, akibatnya nelayan terancam tidak bisa lagi melaut. Atau bisa melaut, namun dengan biaya tinggi karena biaya bahan bakar lebih banyak untuk wilayah tangkap yang lebih jauh.

Reklamasi akan berdampak sosial pada masa depan nelayan di sepanjang Pantai Utara Jakarta.Kondisi ini tentu memberikan dampak pada meningkatnya angka kemiskinan dan angka pengangguran, yang akan menjadi beban bagi perekonomian nasional.
Reklamasi akan memberikan dampak kerusakan ekosistem yang fatal, yakni hilangnya ekosistem laut. Jika pengurukan laut dilakukan maka wilayah tawar makin maju dan hilangnya wilayah mangrove. Aliran air pun makin panjang sehingga berpotensi meluasnya banjir di Jakarta.

Beberapa kajian telah menyimpulkan bahwa jika bangunan-bangunan terbangun di wilayah pantai reklamasi maka akan memiliki resiko besar 30 tahun mendatang. Peningkatan level air laut secara signifikan berdampak pada pemilik property di sepanjang pinggir laut.

Wilayah DKI akan mendapatkan tambahan luasan 5 persen namun harus kehilangan pelabuhan perikanan dan PLTU Muara Karang. Kondisi ini tentu merugikan pada perekonomian nasional serta memberikan dampak bagi APBD DKI Jakarta.
Sejak 2003, Kementrian Lingkungan Hidup menolak reklamasi Teluk Jakarta karena mengancam keanekaragaman hayati. Kemudian sumber tanah atau pasir uruk yang diambil di wilayah lain tentu memberikan dampak kerusakan lingkungan.

Apa Komentar Kamu?