SHARE

medium_2545energi terbarukan-alamendah.wordpress.comKetahanan energi menunjukkan korelasi yang erat dengan ketahanan ekonomi suatu bangsa. Upaya menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang telah dilakukan oleh pemerintah baru Jokowi-JK pun salah satunya bertujuan merelokasi subsidi BBM ke berbagai sektor produktif. Menurut Kepala Kebijakan Fiskal Andin Hadiyanto, upaya tersebut dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bank Indonesia juga berharap kenaikan BBM dapat berimbas pada kenaikan pertumbuhan ekonomi dengan kisaran 5.3-5.8% pada tahun 2015 mendatang. Misalokasi subsidi BBM memang merupakan salah satu faktor yang mendorong kebijakan ini, namun jika relokasi tidak tepat sasaran maka ketercapaian stabilitas ekonomi akan terhambat. Sasaran yang strategis untuk relokasi dana tersebut sepatutnya digunakan untuk meningkatkan ketahanan energi nasional melalui pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT).

Melirik tren global dalam penurunan ketersediaan sumber energi fosil, berbagai negara di belahan bumi berlomba-lomba menginvestasikan anggarannya untuk menyiapkan diri menghadapi krisis energi fosil. Jepang yang merupakan negara yang terhitung minim sumber daya alam dan selalu mengimpor minyak bumi telah menerapkan berbagai kebijakan terkait energi terbarukan. Salah satu kebijakan tersebut adalah sistem ketenagalistrikan berbasis feed in tarrif. Feed in tarrif merupakan sistem pembayaran tarif listrik bersama yang bersumber dari EBT seperti energi panel surya atau photovoltaic. Pemerintah membeli tenaga listrik EBT dan menyuplai persediaan listrik kepada masyarakat. Sistem ini sudah diterapkan sejak tahun 2012 dan memiliki target mengurangi penggunaan energi fosil sebanyak 10 juta kWh sampai tahun 2014. Di Indonesia, sistem ini masih belum masuk tahap implementasi. Padahal, energi terbarukan di Indonesia yang berbasis air, angin, solar, panas bumi, dan biomassa terhitung mencapai 155.3 GWe pada tahun 2012. Berkaca pada potensi yang besar tersebut, energi terbarukan memberikan prospek yang menarik bagi para pelaku bisnis dan investor dalam negeri.

Dibalik potensi yang besar, Indonesia memiliki berbagai hambatan dalam pengembangan EBT seperti kurangnya tenaga ahli, minimnya dana serta faktor geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Selain penyediaan insentif, dukungan yang konsisten dalam segi birokrasi juga diperlukan untuk mendukung berbagai program terkait EBT. Birokrasi yang rumit berdampak pada keengganan terhadap instansi migas dan listrik untuk menerapkan EBT. Pendirian Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) yang dicanangkan oleh Badan Tenaga Nuklir Indonesia (BATAN) di Bangka juga mengalami sekelumit kendala dalam birokrasi.

Salah satu kemajuan yang telah ditunjukkan oleh pemerintah pada tahun ini adalah penandatanganan kontrak Power Purchase Agreement untuk menyediakan sistem ketenagalistrikan di Sumatera yang bersumber panas bumi. Walaupun pemerintah merupakan pemain utama, berbagai pihak swasta di Indonesia sudah mulai berinvestasi membangun berbagai proyek di desa-desa dengan memanfaatkan potensi alam lokal yang khas dan cocok untuk dimanfaatkan menjadi sumber EBT. Adanya kompetisi sehat antara pihak swasta juga merupakan faktor kontribusi dalam pengembangan EBT. Untuk mendukung tercapainya target pertumbuhan ekonomi serta menghadapi tantangan energi di masa depan, maka upaya mengakselerasi pengembangan EBT di Indonesia merupakan agenda yang urgen.

Apa Komentar Kamu?

LEAVE A REPLY

19 − sixteen =