SHARE

Satunegeri.com — Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memanggil Dutabesar Amerika untuk negara itu setelah Washington bersikap abstain dalam pemungutan suara resolusi PBB yang menentang pemukiman Israel. Pertemuan ini dilakukan setelah Israel memanggil wakil 10 dari 14 negara lain yang mendukung resolusi tersebut.

Seorang pejabat pemerintah Israel membenarkan bahwa Netanyahu telah bertemu dengan Daniel Shapiro, namun dia tidak merinci isi maupun hasil pertemuan tersebut. Pada Jumat (23/12) Dewan Keamanan PBB meloloskan resolusi itu setelah AS bersikap abstain, dan ini merupakan resolusi kecaman terhadap kebijakan pemukiman Yahudi Israel yang pertama sejak 1979.

Resolusi ini menuntut “Israel dengan segera dan sepenuhnya menghentikan kegiatan pemukiman Yahudi di wilayah pendudukan Palestina, termasuk Yerusalem Timur”.
Isi resolusi tersebut menetapkan bahwa pemukiman Yahudi “tidak memiliki dasar hukum yang sah” dan “berbahaya bagi penerapan solusi dua negara.”

Netanyahu, yang juga memegang jabatan menteri luar negeri Israel, menolak resolusi itu dengan menyebutnya sebagai “pukulan memalukan bagi Israel”. Pada Minggu (25/12), dia kembali mengulangi klaim bahwa Presiden Barack Obama dan Menteri Luar Negeri AS John Kerry berada di balik langkah Dewan Keamanan PBB tersebut.

“Ini jelas bertentangan dengan kebijakan AS tradisional yang berusaha tidak menerapkan persyaratan apapun dalam resolusi akhir,” ujarnya, “dan komitmen Presiden Obama untuk mencegah langkah-langkah itu yang dikeluarkan pad 2011.”

Situs harian Haaretz mengatakan bahwa pemanggilan dutabesar AS “dianggap langkah yang sangat tidak biasa”.

“Yang lebih tidak biasa lagi adalah fakta bahwa tidak seperti utusan negara lain yang dipanggil ke kementerian luar negeri, Netanyahu bertemu langsung di kantornya,” tulis Haaretz sebelum pertemuan berlangsung.

Dengan memutuskan untuk tidak memveto langkah PBB itu, Washington mengambil langkah yang jarang dilakukan dan membuat marah Israel. Pemerintah negara ini menuduh Obama meninggalkan sekutu dekatnya di Timur Tengah itu di akhir masa jabatannya sebagai presiden.

Resolusi PBB itu lolos dengan dukungan dari 14 anggota Dewan Keamanan lainnya dengan diiringi tepuk tangan riuh di ruang sidang.
Pengambilan suara bersejarah ini dilakukan meski ada upaya luar biasa dari Israel dan telepon dari Presiden Terpilih Donald Trump agar resolusi ini dibatalkan.

Pada Minggu malan, Netanyahu mengunjungi Tembok Yerusalem untuk merayakan hari keagamaan Yahudi, Hanukkah.

Meski resolusi PBB itu tidak menetapkan sanksi, para pejabat Israel khawatir resolusi ini bisa membuka kemungkinan persidangan di Pengadilan Kejahatan Internasional.
Mereka juga khawatir resolusi ini bisa mendorong sejumlah negara menjatuhkan sanksi terhadap para pemukim Yahudi dan barang-barang yang diproduksi di wilayah pemukiman.

Sebelumnya Netanyahu menyebut resolusi itu “bagian dari karya seni dunia lama yang bersikap bias terhadap Israel, tetapi kawanku, kita saat ini memasuki era baru,” ujar Netanyahu yang merujuk pada kekuasaan Presiden Donald Trump mendatang.
Pembangunan pemukiman Yahudi di wilayah yang diklaim Palestina dianggap bisa ancam solusi dua negara. Pembangunan pemukiman Yahudi di wilayah yang diklaim Palestina dianggap bisa ancam solusi dua negara. (Reuters/Baz Ratner) Trump sendiri mengeluarkan janji untuk melakukan perubahan.

“Terkait PBB, semua akan berubah setelah 20 Januari,” cuitnya di akun Twitter yang merujuk pada tanggal pelantikannya sebagai presiden.

Pada Minggu (25/12), radio militer Israel melaporkan bahwa Menteri Pertahanan Avigdor Lieberman memerintahkan pihak keamanan Israel menghentikan seluruh kerja sama di bidang sipil dengan Palestina, tetapi mempertahankan koordinasi keamanan.

Langkah-langkah ini sejalan dengan perintah Netanyahu untuk mengkaji ulang hubungan dengan PBB, termasuk mendanai badan-badan PBB dan kehadiran wakil PBB di Israel.

Menteri Keamanan Publik Gilad Erdan mengatakan pada Sabtu (24/12) bahwa Israel harus “mengumumkan pencaplokan penuh seluruh gedung-gedung pemukim Yahudi” sebagai reaksi atas resolusi PBB tersebut.

Menteri Pendidikan Naftali Bennett mengatakan partainya, Jewish Home yang beraliran ultra kanan, akan “segera mengajukan RUU untuk mencaplok Maale Adumim”, kota pemukiman di Yerusalem Timur.

Perluasan pemukiman Yahudi sejak lama dikhawatirkan akan menghapuskan kemungkinan penerapan solusi dua negara untuk mengakhiri konflik Israel-Palestina. Daerah pemukiman didirikan di wilayah yang dianggap oleh pihak Palestina sebagai wilayah negara masa depan mereka dan dipandang tidak sah oleh hukum internasional.

Apa Komentar Kamu?