SHARE

66uu-migas-

Satunegeri.com – Untuk memberikan kepastian investasi bagi perusahaan migas, Pemerintah menargetkan revisi Undang-Undang No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas) dapat selesai pada tahun ini.

Dirjen Migas Kementerian ESDM, I Gusti Nyoman Wiratmadja, menyatakan bahwa pihaknya saat ini sedang menunggu proposal revisi undang-undang tersebut dari DPR, dan di saat yang sama sedang menyusun proposalnya.

Ia mengharapkan agar revisi UU Migas ini segera selesai, karena investor migas sudah lama menunggu undang-undang baru yang bisa memberikan kepastian.

Menurutnya, DPR dan pemerintah menargetkan sidang pembahasan RUU Migas akan dimulai pada Juli mendatang. Kemudian, RUU Migas akan disahkan menjadi Undang-undang pada akhir tahun ini.

Persoalan kelembagaan dalam pengelolaan sektor hulu migas  menurut Nyoman akan menjadi salah satu pembahasan utama,

Wiratmadja menyatakan terdapat banyak opsi kelembagaan pengelola sektor hulu migas yang akhirnya mengerucut dalam empat opsi. Pertama, penggabungan lembaga pengelola sektor hulu migas dengan PT Pertamina (Persero). Kedua, negara langsung menunjuk Pertamina untuk mengelola wilayah kerja migas dengan cadangan dan nilai keekonomian menjanjikan serta berisiko rendah.

Ketiga, kelembagaan yang sama dengan BP Migas atau seperti yang diberlakukan setelah pengesahan UU Migas No. 22/2001. Status lembaga sebagai badan hukum milik negara (BHMN).

Terakhir, pembentukan badan usaha milik negara (BUMN) khusus yang berkontrak secara langsung dengan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) migas. Jika opsi BUMN khusus diambil, tambahnya, badan usaha itu diperbolehkan untuk mencari laba.

Terkait kewenangan untuk menjual migas, Wiratmadja menyampaikan belum memutuskan tupoksi tersebut. “Tupoksinya masih didiskusikan, apa saja yang bisa dan boleh dilakukan,” tambahnya.

Apa Komentar Kamu?