SHARE

image-satunegeri

SatuNegeri.com – Dampak Rancangan Undang-Undang (RUU) Kelautan terhadap para pengusaha sektor perikanan. menurut Gabungan Asosiasi Pengusaha Perikanan Indonesia (Gappindo) Herwindo dinilai minim atau tidak terlalu berdampak.

Menurutnya, minimnya dampak RUU Kelautan terhadap dunia usaha perikanan dapat dilihat dari seperti dalam rangka penangkapan ikan, maka aturan yang digunakan untuk usaha adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 30 Tahun 2012.

Ia juga menuturkan, substansi dari RUU Kelautan juga lebih banyak membahas tentang kewenangan penegakan hukum di laut yang mengarah kepada pembentukan "Coast Guard" atau Penjaga Laut sebagai satu-satunya institusi yang memiliki kewenangan.

Mengenai Penjaga Laut itu sendiri, Herwindo menyatakan kesetujuannya bahwa kewenangan untuk penegakan hanya ada berada di bawah satu institusi. "Tapi saya kira itu tidak mudah, karena setiap institusi punya kewenangan yang berdasarkan UU. Misalnya polisi atau Angkatan Laut, apa mereka mau kewenangannya dicabut?" katanya kepada Antara.

Sementara itu, RUU Kelautan yang didukung oleh pemerintah dan sedang digodok di DPR dinilai akan lebih komprehensif dan lengkap dibandingkan dengan UU No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Karenanya, menurut Sharif, RUU Kelautan ini juga akan melibatkan banyak kementerian dan tidak hanya Kementerian Kelautan dan Perikanan karena beragam aktivitas di laut juga bersinggungan dengan berbagai kegiatan yang terkait dengan kementerian lainnya.

Beragam kegiatan di dalam bidang kelautan yang juga berkaitan dengan kementerian lainnya seperti halnya tindak pidana "illegal fishing" atau pencurian ikan dan juga polusi atau pencemaran terhadap kondisi mutu perairan di laut Indonesia.

Apa Komentar Kamu?

LEAVE A REPLY

three × three =