SHARE

Oleh. Rahma Widhiasari (Indonesian Resources Studies/IRESS)

Satunegeri.com – Presiden Jokowi telah mengesahkan holding BUMN migas dengan menandatangani PP Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI dalam modal Perusahaan PT Persero Pertamina, pada medio Maret 2018. Melalui peraturan ini, pemerintah menambah penyertaan modal negara ke Pertamina dalam bentuk pengalihan saham seri B milik pemerintah di dalam tubuh PT PGN (Persero).

Deputi Bidang Pertambangan, Industri Strategi dan Media Kementrian BUMN, Fajar Harry Sampurno mengungkapkan pengesahan holding migas ini akan berlangsung akhir Maret 2018. Hal ini akan ditandai dengan digelarnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Pertamina. Pemerintah berharap, pembentukan BUMN migas mampu meningkatkan ketahanan energi nasional.

Disamping itu, faktor penting yang dibidik adalah untuk mensinergikan potensi migas nasional. Pada suatu kesempatan, Fajar Sampurno mengungkapkan, Pasca terbentuknya holding migas, akan ada pemanfaatan fasilitas bersama antara PGN dan Pertagas. Sinergi Pertamina dan PGN, diantaranya adalah akan menghubungkan infrastruktur gas dari Indonesia bagian barat (Arun) hingga Indonesia bagian timur (Papua) tanpa adanya duplikasi infrastruktur. Sinergi infrastruktur ini akan meringkas dana distribusi-infrastruktur gas, sehingga harapannya harga gas menjadi lebih murah di konsumen tingkat akhir.

Selama ini, BUMN energi Indonesia tersegmentasi dalam skala kecil. Padahal di masa lalu, pemerintah menggabungkan Pertamin dengan Permina menjadi Pertamina. Oleh karena itu holding BUMN migas diharapkan dapat mewujudkan efesiensi pengelolaan migas. Melalui PP Nomor 6 Tahun 2018, pemerintah akan mengalihkan 56,96 % saham milik pemerintah yang sebelumnya ada di PGN kepada Pertamina.
Pemerintah dan kalangan praktisi migas berharap, hoding migas dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sektor migas nasional.

Pentingnya membentuk BUMN tunggal dalam satu holding, adalah untuk mensinergikan potensi nasional. Sehingga tidak ada lagi BUMN yang berjalan sendiri-sendiri, kurang terkoordinasi dan bahkan saling berkompetisi.

Visi Holding Perlu Diperjelas

Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform (IESR), Fabby Tumiwa menyampaikan bahwa visi dari holding belum diperjelas pemerintah, apakah holding hanya akan fokus di migas saja atau fokus di bisnis energi. Apalagi bisnis migas tidak sustainable. Pemerintah perlu menyiapkan grand design bisnis holding BUMN migas, karena hingga saat ini pemerintah baru fokus pada pembentukan holding BUMN migas.

Pemerintah menyatakan holding migas diarahkan untuk mendukung pengelolaan energi nasional, yakni mengacu pada PP nomor 79/2014, porsi penggunaan minyak bumi akan turun dan didukung dengan peningkatan pemanfaatan gas. Porsi penggunaan minyak, pada 2017 sekitar 50 persen, ditargetkan menjadi sekitar 25 persen di tahun 2025. Selanjutnya di tahun 2030 penggunaan minyak turun menjadi 22 persen, dan pada 2050 hanya 20 persen. Sementara itu, pemanfaatan gas akan terus mengalami kenaikan menjadi 22 persen pada 2025 dan menjadi 25 persen pada 2050.

Namun saat ini, porsi pemanfaatan gas nasional masih di bawah 20 persen dari total energi nasional. Holding migas diarahkan untuk mendukung peningkatan pemanfaatan gas nasional hingga target bauran energi nasional tercapai. Pemanfaatan bersama infrastruktur gas PGN dan Pertagas ditargetkan untuk mencapai efesiensi pengeloaan gas. Saat ini PGN menguasai infrastruktur gas bumi di Indonesia, yakni 76 persen dari seluruh infrastruktur hilir gas nasional.

Berkaitan dengan peran PGN dalam holding migas, Ekonom UI, Faisal Basri justru mengkhawatirkan distribusi gas tidak maksimal. Sebelumnya, kompetisi PGN dan Pertagas telah mengakibatkan harga gas di dalam negeri tidak efesien karena berjualan lewat trader (calo). Faisal khawatir jika infrastruktur PGN hanya dimanfaatkan untuk menfasilitasi trader gas yang tidak memiliki infrastruktur. Hal ini karena Pertamina menjual gas melalui Pertagas Niaga, sedangkan Pertagas Niaga menjual gas ke trader, yang terus menerus bermasalah karena tidak memiliki infrastruktur/pipa gas yang memadai. Kondisi ini telah mengakibatkan distribusi gas tidak maksimal, dan harga gas tidak efesien.

Ketika holding terwujud, maka Pertagas bisa memanfaatkan infrastruktur gas PGN dan trader ikut menikmati infrastruktur gas tersebut untuk berjualan. Kondisi ini hanya menguntungkan trader gas, meskipun mungkin target distribusi gas tercapai. Ke depan, holding migas harus memegang kendali, atau berperan monopoli dalam distribusi gas, sehingga meminimalkan atau bahkan menghilangkan peran trader. Maka, pertagas niaga perlu membenahi sistem perniagaan dan merestruktur mekanisme niaga gas.

Dengan adanya holding, Pertamina akan mempunyai aset yang dimiliki PGN. Nantinya bisnis impor gas akan dimiliki langsung oleh Pertamina dan PGN bagian penjualannya. PGN hingga 2018 telah menyalurkan gas bumi ke lebih dari 116.400 rumah tangga, 1.879 usaha komersial mal, hotel, rumah sakit, 1.576 industri besar dan pembangkit listrik. Dalam satu dekade, bisnis minyak akan turun, digantikan oleh gas. Bauran energi pembangkit terkonsentrasi menuju gas. Maka, sangat banyak trader yang menyemut hendak mengeruk keuntungan dari bisnis gas.

Aspek Konstitusi
Pengelolaan migas nasional harus tetap memperhatikan aspek konstitusi, sehingga penguasaan negara terhadap sektor strategis ini tetap terjaga. Karena itu, pembentukan holding migas setidaknya harus memperhatikan empat aspek, yakni strategi pengelolaan energi nasional, konstitusi dan regulasi, korporasi, serta tata kelola yang baik atau good corporate governance (GCG).

Analis Binaartha Sekuritas Reza Priyambada menilai holding migas bertentangan dengan konstitusi karena menempatkan PGN sebagai anak perusahaan Pertamina (PP 47 Tahun 2017) mengakibatkan hilangnya status PGN sebagai BUMN. Hilangnya status perusahaan negara atas BUMN yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak, tidak sesuai dengan Pasa 33, ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Hal ini perlu menjadi pertimbangan pemerintah untuk men-formulasi-kan bentuk holding migas yang ideal.

Pertimbangan lain yang juga harus diperhatikan adalah aspek konstitusi. Energi (minyak, gas dan sebagainya) sebagai sumberdaya strategis harus dikuasai oleh pemerintah. Karena itu, pemerintah seharusnya melakukan monopoli terhadap sumberdaya strategis tersebut. Salah satunya melalui BUMN, agar akses negara terhadap sumberdaya strategis ini tetap ada. Melalui holding BUMN migas, pemerintah sebagai pemegang saham harus berperan aktif mengontrol perusahaan melalui induk usaha.

Amanat Konstitusi Pasal 33, bahwa kekayaan alam nasional dikuasai oleh negara agar dapat digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Penguasaan negara, yakni rakyat memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan: kebijakan, pengurusan, pengaturan, pengelolaan, pengawasan. Dengan kriteria utama: sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Sepanjang negara memiliki kemampuan baik modal, teknologi, dan manajemen dalam mengelola sumber daya alam, maka Negara harus memilih untuk melakukan pengelolaan sendiri secara langsung. Kemudian, perlu dipastikan bahwa seluruh hasil dan keuntungan yang diperoleh akan masuk menjadi keuntungan negara.

Hal ini secara tidak langsung akan membawa manfaat lebih besar bagi rakyat. Melalui holding migas, diharapkan terwujud peningkatan teknologi dan perbaikan manajemen pengelolaan migas. Hilangnya kompetisi dua perusahaan gas yang sebelumnya ada, diharapkan mampu meningkatkan keuntungan perusahaan negara. Disamping itu holding migas akan mewujudkan penguatan modal BUMN, dan penguatan infrastruktur migas yang sinergis demi mendukung efesiensi pengeloaan migas nasional.

Penguatan Governance

Pengelolaan SDA migas melalui holding migas perlu dibarengi dengan penguatan aspek governance melalui tata kelola korporasi BUMN yang baik, yakni good corporate governance (GCG). Faisal Basri menilai msih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan Pertamina untuk membangun GCG. Dalam tubuh Pertamina melekat banyak mafia migas yang harus dibersihkan. Disamping itu, karena bukan perusahaan go public, Pertamina rentan terhadap keterlibatan penguasa dalam rencana bisnisnya.

Sementara PGN relatif baik dalam aspek GCG, sebagai perusahaan go public, kinerja keuangan PGN senantiasa diaudit dan rutin melaporkan rencana bisnisnya kepada Bursa Efek Jakarta. Sebaliknya, menurut Faisal, tata kelola keuangan Pertamina masih buruk, tidak transparan dan kinerja keuangan dinilainya kurang bagus. Faisal menilai holding lebih mengarah pada kepentingan golongan tertentu.
Pemerintah harus terus melakukan kontrol untuk menghindari praktik KKN seperti terjadi di masa lalu. Penerapan GCG dalam bentuk transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran akan meningkatkan kinerja dan akuntabilitas BUMN. Dalam UU migas baru perlu dibuat aturan khusus tentang GCG Pertamina.

Apa Komentar Kamu?