SHARE

Sudirman-Said-Katadata-Arief

Satunegeri.com – Terkait adanya ketidakberesan dalam pengelolaan anggaran di Kementerian ESDM yang ditemukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan meningkatkan pengawasan dan manajemen pembangunan proyek sektor energi.

Sudirman Said, Menteri ESDM mengakui bahwa pihaknya serampangan mengikat kontrak proyek dengan penyedia barang dan jasa secara tahun jamak atau multiyears tanpa memperhatikan izin Kementerian Keuangan (Kemkeu).

Hal tersebut terjadi karena adanya ketidakberesan pengelolaan anggaran infrastruktur di sektor minyak dan gas (migas) disebabkan masih buruknya sistem manajemen dan pengawasan proyek tersebut. “Ke depan kami harus hati-hati. Jangan ikat kontrak sebelum dapat izin Kemkeu,” katanya, Rabu (8/4).

Karena itu jumlah pengawas proyek bakal ditambah. “Kami berharap, proyek di ESDM dikelola full time oleh orang yang berdedikasi mengurusi proyek,” imbuh Sudirman.

Sebelumnya dalam laporan BPK disebutkan bahwa ada 137 kontrak proyek transmisi dan gardu induk di Kementerian ESDM terhenti. Penyebabnya, pembebasan lahan berlarut-larut, sehingga izin kontrak multiyears tidak diperpanjang. Akibatnya, proyek senilai Rp 5,38 triliun tidak bisa dimanfaatkan.

“Ada kerugian negara senilai Rp 562,66 miliar,” kata Harry, Selasa (7/4). Kerugian itu berasal dari sisa uang muka yang tidak dikembalikan penyedia barang dan jasa. “Ini karena Menteri Keuangan kurang cermat memberikan izin kontrak tahun jamak,” kata etua BPK Harry Azhar Azis.

Apa Komentar Kamu?