SHARE

image-satunegeri

Satunegeri.com — Subsidi non-energi, khususnya sektor pertanian perlu dinaikan. Langkah ini perlu dilakukan agar Indonesia memiliki daya saing dalam perdagangan multilateral dan memiliki ketahanan pangan.

Salah satu dampak nyata berkurangnya subsidi non-energi untuk sektor pertanian adalah makin tingginya ongkos produksi sejumlah komoditas di dalam negeri. Sementara itu harga komoditas yang sama dari negara-negara maju cenderung turun

Demikian benang merah pendapat Direktur Indonesia for Global Justice (IGJ) Riza Damanik, Peneliti Senior Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yeni Sucipto, dan Ketua Koalisi Anti Utang Dani Setiawan, Minggu (24/11).


”Impor bahan baku seperti kedelai dan beras semakin tinggi sehingga menyebabkan perekonomian nasional Indonesia rapuh,” kata Riza.

Dengan kenyataan bahwa ternyata negara-negara maju juga masih memberikan subsidi sangat tinggi untuk sektor pertanian, Indonesia harus berani mengambil sikap untuk meningkatkan subsidi. Jika tidak, komoditas Indonesia akan makin sulit bersaing.

Yeni menyoroti ketersediaan Indonesia menjadi tuan rumah KTM WTO karena menyedot puluhan miliar rupiah anggaran negara. Penggunaan uang negara yang sangat besar itu perlu dikritisi karena proses negosiasi belum tentu menguntungkan Indonesia.

Sementara itu, Direktur Kerja Sama Multilateral Kementerian Perdagangan Junari Inggid Waskito menjelaskan, proses perundingan yang ditempuh Indonesia tidak mudah. Indonesia berhadapan dengan kepentingan 151 negara lain dalam perundingan itu

"Subsidi non-energi sudah beberapa tahun cenderung turun dan sudah saatnya harus kembali dinaikkan," katanya. Negara-negara maju memberikan subsidi pertanian cukup tinggi, seperti Amerika Serikat yang mencapai 130 miliar dollar pada tahun 2010 atau sekitar Rp 1.430 triliun dan Uni Eropa yang mencapai 106 miliar pada tahun 2009. Sementara itu subsidi non- energi Indonesia hanya sekitar Rp 57,4 triliun pada tahun 2011 dan turun menjadi Rp 40,3 triliun pada tahun 2012.

Dengan kondisi itu, produk negara maju akan sangat kompetitif di pasar dunia sehingga akan lebih mudah masuk ke pasar negara berkembang seperti Indonesia.

Riza menambahkan, negara- negara maju masih akan tetap ngotot menolak proposal negara- negara berkembang yang tergabung dalam kelompok G-33 dalam negosiasi di Jenewa menjelang Konferensi Tingkat Menteri (KTM) Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) di Bali, 3-6 Desember. Proposal itu antara lain negara-negara berkembang meminta diberi kelonggaran untuk memberikan subsidi pada pertanian untuk keperluan ketahanan pangan nasional.

”Saya pesimistis, KTM WTO akan memberi hasil positif untuk Indonesia. Proses negosiasi bahkan menunjukkan bahwa negara maju tak akan begitu saja menerima proposal dari kelompok G-33, bahkan cenderung menolak. Negara berkembang dan negara miskin hanya akan menjadi pasar negara maju,” kata Riza.

 

Apa Komentar Kamu?

LEAVE A REPLY

1 × five =