SHARE

98kayu bulat

Satunegeri.com – Untuk mendorong pengelolaan hutan lestari, terhitung 1 Januari 2015 mendatang, kementerian kehutanan mewajibkan  seluruh produk berbasis kayu termasuk mebel dan kerajinan harus mengantongi sertifikat legalitas kayu (SLK) berdasarkan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK).

Dirjen Bina Usaha Kehutanan Kementerian Kehutanan Bambang Hendroyono, menyatakan bahwa Implementasi penuh SVLK diatur berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No.43/Menhut-II/2014.

Dalam ketentuan tersebut seluruh kayu dan produk kayu yang beredar harus dilengkapi SLK, termasuk yang dihasilkan oleh pelaku usaha skala rakyat.

pelaku usaha skala rakyat selama ini dalam memenuhi SVLK karena persoalan biaya audit, jumlah yang masif, dan dokumen perizinan, menurut Bambang bisa diatasi dengan penggunaan Dokumen Kesesuaian Pemasok (DKP).

Dokumen tersebut dibuat oleh pelaku usaha kecil dan skala rakyat yang menyatakan bahwa kayu dan produk kayu yang mereka hasilkanbersumber dan diproses secara legal.

“Dokumen diterbitkanan secara mandiri dan tidak perlu diverifikasi oleh auditor sehingga bebas biaya,” kata Bambang.

Apa Komentar Kamu?

LEAVE A REPLY