SHARE

medium_24lahan-sawit-relita

Satunegeri.com – Untuk menyelesaikan masalah penguasaan dan jumlah kepemilikan tanah yang selama ini tidak memihak petani, Himpunan petani mengusulkan beberapa langkah alternatif yang bisa digunakan pada pada pemerintahan Jokowi-JK. potensi lahan marjinal atau lahan sub optimal, menurut Ketua Kontak Nelayan Tani Nelayan, Winarno Thohir, dapat menjadi solusi dari masalah tersebut.

Menurutnya jika menggunakan teknologi tepat guna maka lahan gambut yang rusak bepotensi untuk dikembangkan. Dalam hal kesiapan teknologi pun ia menilai Indonesia sudah siap, tinggal perhatian dari pemerintah untuk menyelesaikan masalah lahan yang sulit didapatkan.

Sementara itu, relokasi fungsi hutan menurut Ketua Umum Serikat Petani Indonesia, Hendri Saragih, juga bisa menjadi solusi yang lain. 2 juta hektare kawasan hutan di Pulau Jawa yang dikuasai oleh Perum Perhutani, menurutnya daapt dibagi untuk lahan pertanian.

Selain itu, mekanisme perpanjangan masa izin hak guna usaha (HGU) yang masih tanah negara harus di disiplinkan. “Tanah negara yang dikuasai perkebunan, jika masa izinya sudah lewat maka HGU nya jangan diperpanjang,” katanya.

Berdasarkan data kementerian pertanian, sebanyak 4.338.847 rumah tangga (RT) usaha pertanian hanya menguasai lahan kurang dari 1000 m2. Adapun luas garapan 2000-4999 m2 menjadi yang paling banyak dikuasai rumah tangga pertanian dengan 6.733.364 RT.

Apa Komentar Kamu?

LEAVE A REPLY

20 + eighteen =