SHARE

Satunegeri.com – Sebagaimana telah diberitakan secara meluas pada Minggu, 13 Mei 2018 telah terjadi peledakan bom di salah satu gereja di Surabaya, Jawa Timur. Merespons ledakan bom di tiga gereja di Surabaya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian meminta pemerintah segera menuntaskan revisi Undang-undang Terorisme atau membentuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) antiterorisme.Berkenaan dengan hal itu, saya akan memberikan pernyataan sebagai berikut:
1. Mengutuk pelaku peledakan dom itu sebagai tindakan zalim luar biasa. Syariat Islam dengan tegas melarang siapapun dengan motif apapun membunuh orang tanpa haq, merusak milik pribadi dan fasilitas milik umum, apalagi bila tindakan itu menimbulkan korban dan ketakutan yang meluas.

2. Menyerukan kepada semua pihak, khususnya media massa dan kepolisian untuk bersikap hati-hati menanggapi spekulasi yang mengaitkan bom tersebut dengan kelompok, gerakan atau organisasi Islam. Dari sekian kemungkinan, bisa saja peledakan bom itu sengaja dilakukan oleh orang atau kelompok tertentu untuk mengacaukan masyarakat dan negara ini demi kepentingan politik mereka sambil mendiskreditkan organisasi Islam dan melakukan rekayasa sistematis serta provokasi keji untuk terus menyudutkan Indonesia sebagai sarang terorisme.

3. Menyerukan kepada seluruh umat Islam dan organisasi-organisasi Islam untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh siapapun yang merugikan nama baik Islam dan umat Islam, meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, mempererat ukhuwah Islamiyah dan merapatkan barisan, serta tetap bekerja dan berjuang demi kemuliaan Islam dan kaum muslimin.

4. Menyeru kepada para Sarjana Hukum Muslim untuk mengawal RUU Tindak Pidana Teroris agar RUU tersebut tidak menyudutkan umat Islam dan meminta kepada Pemerintah untuk tidak menerbitkan Perppu terkait Tindak Pidana Teroris karena pembahasannya sedang dibahas oleh Legislatif (DPR RI).

5. Pemerintah yang cenderung menerbitkan banyak produk hukum Undang-Undang (terutama Keppres dan Perppu) yang dalam implementasinya memberikan banyak delegasi kepada Pemerintah atau presiden untuk kemudian mengatur dan membuat aturan delegasi dari Undang-Undang yang sesuai kehendak Pemerintah. Merupakan karakteristik Pemerintahan Diktator Konstitusional.

Demikian Pernyataan saya sampaikan.

Wallahualambishawab

Wassalam,
Jakarta, 13 Mei 2018.

Chandra Purna Irawan.,SH.,MH.
*Ketua Eksekutif Nasional BHP KSHUMI &*
*Sekjend Koalisi 1000 Advokat Bela Islam.*

Hp: 085222192947
Email: chandrapurnairawan@gmail.com
https://t.me/ChandraPurnaIrawan
Twitter @chandra_idea
IG @ChandraPurnaIrawan

Diteruskan:
Surabaya, 13 Mei 2018
Muhammad Nur Rakhmad, S.H.
*Ketua KSHUMI Jatim*
HP:08114227042

Apa Komentar Kamu?