SHARE

image-satunegeri

SatuNegeri.com – Belum terlaksanaknya rencana nasionalisasi kepemilikan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) dari Jepang Menurut Dirjen Kerjasama Industri Internasional Kementerian Perindustrian Agus Tjahyono yang menjadi kendala yaitu cara penghitungan nilai buku.

Nasionalisasi yang telah berjalan sejak setahun lalu, menurut Agus ada sembilan poin yang dibahas. Enam poin telah disepakati dan sisanya masih menemui jalan buntu. Tiga hal yang belum disepakati yaitu teknik penghitungan nilai buku atau aset, hak dan kewajiban selama masa transisi, dan syarat kondisi barang yang diserahkan.

"Masih banyak PR (Pekerjaan Rumah,Red) nya. Kami akan terus mengintensifkan pertemuan karena targetnya November transfer saham sudah bisa dilaksanakan," ujarnya.

Poin-poin yang telah disepakati. Salah satunya mengenai cara pengambilalihan dengan teknis transfer saham bukan transfer aset. Dengan teknik itu, pemerintah Indonesia tinggal membayar secara cash berapa nilai saham yang dimiliki oleh NAA yaitu 58,87 persen.

Selain itu ada juga kesepakatan mengenai ketenagakerjaan. Kedua belah pihak telah sepakat bahwa dalam masa transisi pegawai tetap bekerja semestinya, sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran. Sebab, yang berganti hanya pemiliknya sementara produksi terus jalan. "Hal ini berbeda jika teknik yang digunakan yaitu transfer asset, itu mengharuskan transformasi pegawai," ungkap Agus.

Selama ini PT Inalum dikelola oleh NAA, salah satu perusahaan konsorsium aluminium asal Jepang. Kontrak kerjasama antara Indonesia dan investor Jepang tersebut berakhir tahun ini. Sejak tahun lalu, pemerintah menyepakati untuk mengambil alih hak milik tersebut.

Dengan putusnya kontrak pengelolaan PT Inalum oleh NAA maka perjanjian 70 persen produksi aluminium yang harus dikirim ke Jepang tak wajib lagi. Sehingga itu bisa mendukung industri berbahan baku aluminium dalam negeri

Apa Komentar Kamu?

LEAVE A REPLY

three × 2 =