SHARE

62blok-mahakam-senja
Penulis: Marwan Batubara, IRESS

IRESS selaku Kordinator “Petisi Blok Mahakam untuk Rakyat” dengan ini memberikan apresiasi yang tinggi Menteri ESDM Sudirman Said yang secara resmi menyatakan pada 8 April 2015 bahwa mulai 1 Januari 2018 Pertamina menjadi pengelola Blok Mahakam. Sejalan dengan itu IRESS kembali mengingatkan agar pemerintah/KESDM dan Presiden Joko Widodo memastikan bahwa tidak ada lagi saham yang diberikan kepada kontraktor asing, baik Total maupun Inpex.

Saat ini sedang berlangsung gerakan intensif yang sistemik oleh para pendukung asing dan oknum-oknum begal seputar istana yang bertujuan untuk tetap memberikan sebagian saham Blok Mahakam kepada Total dan Inpex, dengan alasan agar produksi Blok Mahakam tidak turun. IRESS mengingatkan bahwa turunnya produksi migas jika tidak mengikutsertakan asing merupakan alasan yang dicari-cari dan tidak relevan untuk menjadi pertimbangan.

Indonesia adalah bangsa besar yang kedaulatan, harga diri dan kehormatannya diantara bangsa-bangsa harus dijaga dan terus dipertahankan. Dengan menyatakan produksi migas Blok Mahakam dapat turun jika dikelola Pertamina, berarti kita telah meragukan kemampuan bangsa sendiri! Para oknum pejabat dan oknum begal pemburu rente yang meragukan dan meremehkan kemampuan perusahaan bangsa sendiri pada dasarnya telah menghina bangsa Indonesia, sehingga dapat dianggap sebagai pengkhanat!

Pertamina telah menunjukkan kemampuan anak-anak bangsa Indonesia meningkatkan produksi migas di Blok ONWJ dan WMO minimal 2 kali lipat dibanding saat penyerahan pengelolaan diberikan pertama kali oleh pemerintah. Direksi Pertamina pun telah berulang kali menyatakan kesanggupan mengeleola Blok Mahakam 100% tanpa keikutserataan kontraktor asing. Dengan demikian sudah sepantasnya pemerintah berada di belakang Pertamina guna mendukung terwujudnya tekad dan target yang bermartabat tersebut.

Menteri ESDM Sudirman Said dan Presiden  Joko Widodo harus menunjukkan sikap yang tegas dan komitmen yang tinggi mendukung Pertamina mengelola 100% saham Blok Mahakam. Setiap upaya dari para antek asing dan begal di seputar istana, termasuk para penumpang gelap dan para penyalip di tikungan, harus diwaspadai dan tidak diberi tempat dalam proses pengambilan keputusan. Hal yang sama berlaku bagi Partamina, bahwa oknum-oknum yang pro pemburu rente, pro asing dan tidak memliki komitmen kebangsaan dan kemandirian, perlu segera diganti.

Jika pemerintah konsisten dengan kepentingan strategis negara dan menyadari betapa mendesaknya perbaikan ketahanan energi nasional yang saat ini bermasalah, maka tanpa desakan rakyat pun justru pemerintah-lah seharusnya yang berinisatif menugaskan Pertamina mengelola 100% Blok Mahakam. Dengan demikian, maka menjadi sangat tidak pantas jika masih ada pejabat negara yang mempertanyakan kemampuan Pertamina dan mengajukan berbagai syarat kepada Pertamina jika ingin mengelola Blok Mahakam.

IRESS menyadari bahwa kemampuan Pertamina sebagai korporasi pasti berada di bawah Total dan Inpex. Namun sebagai bangsa yang mandiri dan bermartabat tidak sepantasnya kita bersikap inferior dan sejak dini menyatakan memerlukan bantuan Total dan Inpex untuk mengelola Mahakam. Karena itu, untuk sebuah tugas mulia yang menyangkut prestise nasional, maka sudah seharusnya pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia mengerahkan segenap daya dan upaya untuk mencapai target pengelolaan Blok Mahakam tersebut.

Presiden Joko Widodo telah mengusung dan bertekad menjalankan visi-misi Trisakti dan 9 agenda prioritas Nawacita. Para petitor “Petisi Blok Mahakam untuk Rakyat” meminta agar semangat dan tekad tersebut tidak hanya dijadikan slogan kosong tanpa bukti, tetapi harus diwujudkan dengan tindakan nyata. Presiden Joko harus menyerahkan 100% saham Mahakam kepada Pertamina tanpa keikutsertaan asing sebagaimana dibisikkan oleh para oknum penumpang gelap, oknum begal seputar istana dan pemburu rente!

Dalam masa transisi, sejak sekarang KESDM dan SKK Migas harus membantu Pertamina untuk mempersiapkan diri mengelola Mahakam. Total pun harus bersikap kooperatif karena hal ini sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ayat (3) Pasal 20 UU Migas No.22/2001 menyatakan bahwa: Apabila Kontrak Kerja Sama berakhir, Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh selama masa Kontrak Kerja Sama kepada Menteri melalui Badan Pelaksana. Ketentuan tersebut dipertegas lagi pada Ayat (2) dan (3) Pasal 19 PP No.35/2004.

Terkait saham untuk daerah, IRESS kembali meminta pemerintah untuk berperan aktif mengendalikan dan menjamin penyerahan 10% saham Pertamina di Blok Mahakam kepada Pemrov Kaltim dan Pemkab Kutai Kartanegara. Pemerintah harus mencegah masuknya investor swasta yang mengatasnamakan daerah guna memiliki saham Mahakam, yang pada dasarnya akan mengurangi keuntungan yang akan dinikmati oleh rakyat daerah. Untuk itu, partisipasi kedua pemda memiliki saham Blok Mahakam bersama Pertamina harus diwujudkan dalam sebuah konsorsium, yang ditetapkan berdasarkan peraturan yang resmi dan langkah-langkah yang nyata dari Pemerintah Pusat.

Apa Komentar Kamu?