SHARE

Satunegeri.com – Pada 24 Maret 2015, PN Jakarta Pusat memutuskan Gugatan Warga Negara terkait privatisasi air Jakarta (Tergugat: Presiden, Wapres, Menkeu, MenPU, DPRD DKI, PAM Jaya. Turut Tergugat: Palyja dan Aetra). Putusannya:

1) Para Tergugat lalai memberikan hak atas air yg merupakan hak asasi manusia;

2) Para tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan membuat Perjanjian Kerja Sama (PKS) yg merugikan negara dan warga jakarta;

3) Menyatakan PKS antara PAM dan Turut Tergugat batal dan tidak berlaku.

4) Menghentikan swastanisasi air di Jakarta;

5) Mengembalikan pengelolaan air minum ke Pemprov DKI Jakarta;

6) Melaksanakan pemenuhan hak atas air sesuai prinsip hak atas air dalam Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomo, Sosial, dan Budaya serta Komentar Umum tentang Hak Atas Air.

7) Mencabut surat Gubernur DKI dan Surat Menteri Keuangan RI yg mendukung swastanisasi.

Salam,
Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta
(KRuHA, LBH Jkt, Walhi Jakarta, Solidaritas Perempuan, Kiara, ICW, JRMK, UPC, Elsam, IHCS, FPPI, KAU, )

Apa Komentar Kamu?