SHARE

62blok-mahakam-senja

IRESS meminta agar pemerintah segera membatalkan rencana penyerahan 30 persen saham Blok Mahakam kepada Total dan Inpex karena hal itu akan mengurangi kesempatan bagi Pertamina untuk memperoleh keuntungan maksimal, 100 persen. Sebaliknya pemerintah dituntut untuk segera menyeahkan 100 persen saham Mahakam kepada Pertamina. Dengan menjadi pemegang saham mayoritas tunggal Mahakam maka Pertamina akan menjadi penghasil migas terbesar di Indonesia, menjadi tuan di negeri sendiri dan leverage perusahaan meningkat, sehingga perannya sebagai pendukung utama ketahanan energi nasional dapat terwujud.

Seperti diketahui, pada Jumat, 19 Juni 2015 pemerintah melalui Menteri ESDM Sudirman Said telah memutuskan bahwa Pertamina bersama BUMD hanya diberi 70 persen saham Blok Mahakam, sementara 30 persen sisanya dibagi merata kepada Total dan Inpex. Sudirman mengatakan bahwa Pertamina telah ditunjuk sebagai opertor Blok Mahakam sejak Januari 2018. Sedang pemberian saham kepada Total dan Inpex didasari oleh keinginan pemerintah untuk memberi apresiasi kepada operator existing yang sudah menunjukkan kinerja baik dan komitmennya untuk berinvestasi.

Dalam Siaran Pers No.38/SJI/2015 tertanggal 19 Juni 2015, Kementerian ESDM menjelaskan salah satu dasar pengambilan keputusan adalah Permen ESDM No.15/2015 yang telah menetapkan Pertamina sebagai operator Blok Mahakam dengan hak 100 persen. Setelah itu Pertamina dapat melakukan pengurangan saham (share down) kepada pihak lain yang menurut perhitungan bisnis memberi manfaat secara maksimal. KESDM mengaku terlibat memfasilitasi proses pengambilan keputusan berkaitan dengan pembagian interest diantara para pihak.

Namun, meskipun pemerintah mengatakan telah memberi hak 100 persen kepada Pertamina, nyatanya Pertamina tidak berkesempatan memanfaatkan hak tersebut secara mandiri. Dengan kewajiban bagi Pertamina untuk memberi 30 persen saham kepada Total dan Inpex, justru pemerintah telah menunjukkan sikap yang tidak konsisten dan manipulatif. Kepada publik seolah-olah pemerintah menunjukkan memberi 100 persen saham kepada Pertamina, tetapi pada saat yang sama pemerintah memaksa Pertamina menyerahkan 30 persen dari 100 persen saham tersebut kepada Total dan Inpex. Sinyalemen IRESS sesuai release 18 Januari 2015 terbukti!

Faktanya, sejak 2010 hingga saat ini, Pertamina, termasuk oleh Dirut Dwi Soetjipto (19/1/2015), telah berulang kali menyatakan keinginan dan kesanggupan mengelola 100 persen Blok Mahakam. Jika pemerintah konsisten dengan ketentuan Permen ESDM No.15/2015 maka seharusnya pemerintah memberi kesempatan Pertamina memiliki 100 persen saham, kemudian bernegosiasi langsung kepada kontraktor lain, termasuk Total dan Inpex. Dengan demikian akan diperoleh penerimaan suntikan modal berupa akuisisi saham atau pertukaran cadangan terbutki (reserves swap) secara transparan dengan nilai yang maksimal dan sebanding.

Dengan masih mengakomodasi Total dan Inpex terbukti bahwa pemerintah telah tunduk kepada keinginan asing yang selama ini terus memaksakan keinginan untuk memiliki saham di Blok Mahakam. Arogansi sikap kontraktor asing seperti ini seharusnya dilawan dengan konsistensi sikap yang memihak NOC bangsa sendiri guna memenuhi ketahanan energi nasional, sambil menunjukkan martabat dan kedaulatan bangsa, bukan justru sikap yang menunduk dan patuh sekaligus mempertontonkan kelemahan bangsa Indonesia dihadapan bangsa lain! Jangan-jangan ada peran pemburu rente yang mempengaruhi.

Sejumlah pejabat pemerintah menyatakan perlunya memberi kesempatan kepada Total dan Inpex tetap memiliki saham di Blok Mahakam agar produksi migas tidak turun. Pernyataan ini secara tidak langsung menganggap produksi akan turun jika dikelola Pertamina. Pernyataan ini merupakan bagian dari propaganda asing dan sekaligus merupakan bentuk penghinaan kepada kemampuan bangsa Indonesia, sehingga sangat tidak pantas diucapkan oleh pejabat pemerintah. Segenap anak bangsa yakin dengan kemampuan SDM Indonesia sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia, sehingga mampu mengelola Mahakam secara mandiri tanpa Total dan Inpex yang seharusnya sejak semula harus ditolak.

Dalam upaya tetap memperoleh saham yang signifikan, sekitar 35 persen, Total telah mengancam pemerintah akan menurunkan tingkat produksi migas Blok Mahakam, dan diwujudkan dengan rencana penurunan investasi 2015-2016. Padahal sesuai Letter of Intent (LoI) Ditjen Migas 26 Maret 2010, guna menjaga tingkat produski migas yang stabil, Total telah diberi insentif percepatan depresiasi dan telah dituangkan dalam amandemen KKS Mahakam. Dengan ancaman tersebut, berarti Total melanggar amandemen KKS Mahakam, dan kredibilitasnya patut dipertanyakan karena telah menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan.

Pada Pasal 14 UU Migas No.22/2001 disebutkan bahwa “(1) Jangka waktu KKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) tahun. (2) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dapat mengajukan perpanjangan jangka waktu KKS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) tahun. Sesuai dengan ketentuan UU ini, dan mengingat KKS Mahakam pertama kali ditandatangani pada 6 Oktober 1966, maka seharusnya KKS Blok Mahakam berakhir pada 5 Oktober 2016. IRESS menganggap pemerintah perlu menyatakan KKS Mahakam bukan berakhir pada 31 Januari 2017, tetapi 5 Oktober 2016!

Dalam Butir ke-13 Siaran Pers No.38/SJI/2015 KESDM menyatakan: “Dalam rangka menjaga kesinambunagn operasi dan kelangsungan produksi, Pertamina apabila dipandang perlu dapat bermitra dengan Kontraktor Exting (diusulkan maksimal sebesar 30%)….”. Menurut IRESS, dari pernyataan ini dapat diartikan bahwa penyerahan 30 persen saham Mahakam kepada Total dan Inpex bukanlah keputusan yang mutlak. Sebaliknya, demi memperoleh keuntungan yang maksimal dan sejalan dengan kepentingan ketahanan energi nasional, serta butir ke-7 Nawacita Pesiden Joko Widodo, maka sudah sepantasnya pemerintah membatalkan rencana pemberian 30 persen saham Blok Mahakam kepada Total dan Inpex, sembari mengukuhkan pemilikan 100 pesen saham bagi Pertamina.

Apa Komentar Kamu?