SHARE

65pipa-gas-LN

 

Oleh: Marwan Batubara, IRESS
Dalam 2 bulan terkahir pemerintah sedang intensif memperbaiki pengelolaan industri gas nasional, antara lain melalui perbaikan peraturan dan pengaturan trader gas. Tujuannya adalah agar hanya trader yang memiliki infrastrukturlah yang diberi kesempatan berbisnis, sedang sisanya, yang hanya berperan sebagai broker akan dicabut izin usahanya. Upaya perbaikan ini sejalan dengan perbaikan peraturan pemerintah (PP) yang sedang berlangsung, seperti dinyatakan oleh Menteri ESDM (Bisns.com 23/2/2015). Tulisan ini membahas beberapa masukan untuk mengatasi trader dan keberhasilan membangunan infrastruktur.

Sudah lama disadari keterbatasan infrastruktur menjadi hambatan utama dalam memaksimalkan penggunaan gas bumi Indonesia. Infrastruktur gas yang dibangun masih sangat terbatas, dengan indeks panjang jaringan 6,4 km/m2, jauh di bawah Thailand (11 km/m2) dan Malaysia (19 km/m2). Panjang pipa transmisi dan distribusi gas kita hanya sekitar 8.500 km (2014), tak sebanding dengan Amerika Serikat yang memiliki 450.000 km pipa transmisi dan 1,3 juta pipa distribusi. Saat ini Indonesia hanya memiliki sekitar 20 persen dari seluruh jaringan pipa gas transmisi dan distribusi yang seharusnya tersedia.

Minimnya infrastruktur pipa ternyata tidak membuat Indonesia bergegas mengejar ketinggalan. Pengembangan infrastruktur pipa berjalan lambat. Selama periode 2010-2014, panjang pipa hanya bertambah 700 km, dari 7.800 km (2010) menjadi 8.500 km (2014). Rencana pembangunan pipa Kalimantan-Jawa, Gresik-Semarang, dan Cirebon-Semarang yang sudah dicanangkan sejak 2006 sampai sekarang belum terealisasi. Bandingkan dengan Turki dengan jaringan pipa bertambah dari 4.410 km (2002) menjadi 16.094 km (2013).

Mandeknya pengembangan infrastruktur gas, salah satunya disebabkan oleh kebijakan dan peraturan sektor migas yang sangat liberal, antara lain dengan pemberlakuan pola open access (Permen ESDM No.19/2009). Ketentuan dalam pasal 9 Permen ESDM No.19/2009 memberi peluang munculnya trader gas yang tidak berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur. Saat ini terdapat 74 trader gas, namun yang memiliki fasilitas hanya sekitar 15 trader. Selebihnya adalah trader yang mempunyai kesempatan berniaga gas, tetapi tidak memiliki fasilitas pipa transmisi dan distribusi.

Membangun infrastruktur gas bukan pilihan menarik bagi para trader gas karena investasinya besar dan tingkat pengembalian modal rendah, serta waktu pengembalian modal yang lama, karena perlu menunggu tumbuh dan berkembangnya konsumen. Karena hanya berorientasi pada keuntungan besar dalam waktu singkat, maka langkah yang ditempuh trader gas adalah langsung berbisnis tanpa membangun. Jika harus membangun infrastruktur, trader gas akan memilih area yang padat konsumen yang membutuhkan sedikit pipa.

Selain menghambat pembangunan pipa, kehadiran trader tanpa fasilitas memunculkan transaksi bertingkat yang mengakibatkan panjangnya rantai bisnis, sehingga mengakibatkan tingginya harga gas. Harga gas untuk PLN mencapai US$ 15-18 per mmbtu. Sementara untuk industri mencapai US$ 10,2 per mmbtu, jauh lebih tinggi dibanding Malaysia (US$ 3,69 per mmbtu), Singapura (US$ 3,94 per mmbtu) dan Filipina (US$ 5,43 per mmbtu). Mahalnya harga gas tentu akan menimbulkan efek berantai berupa rendahnya daya saing dan potensi gangguan perekonomian, mengingat kontribusi industri nonmigas yang besar dalam PDB, yaitu sebesar 20,9 persen (2012) dan 20,8 persen (2013).

Patut diduga bahwa trader gas tanpa fasilitas bisa memperoleh alokasi gas terutama karena adanya moral hazard, praktek KKN dan kedekatan dengan pemangku kekuasaan atau menjadi bagian dari kekuasaan itu sendiri. Di sinilah perlunya diterbitkan regulasi yang mengatur secara ketat persyaratan untuk memperoleh alokasi gas, bahwa gas hanya boleh dialokasikan kepada badan usaha yang layak dan memiliki infrastruktur pipa gas. Selain itu pemerintah dituntut pula untuk konsisten menjalankan tegaknya peraturan tersebut.

Andrej Juris dalam The Emergence Of Markets In The Natural Gas Industry (1998) menandaskan bahwa alokasi gas bukan kepada setiap badan usaha, tetapi hanya untuk pembeli yang layak. Juris memperkenalkan beberapa model terkait alokasi gas. Salah satu model yang relevan untuk Indonesia adalah melalui kompetisi antar produsen gas bumi yang terjadi pada tahap produksi. Dalam model ini pembeli layak adalah Gas Utility Company atau BUMN yang membangun infrastruktur dan menyediakan gas langsung untuk pengguna gas.

Menurut Pasal 33 UUD 1945, gas merupakan sumber daya alam yang harus dikuasai negara melalui peran pembuatan kebijakan, pengurusan, pengaturan, pengelolaan dan pengawasan, untuk digunakan bagi sebesar-besar kemakmuran takyat. Pengelolaan gas dalam penguasaan negara akan terwujud melalui dominasi BUMN. Guna menjamin tersedianya gas pada konsumen secara efisien, efektif, transparan dan berjangkauan luas, maka pengelolaan gas harus dilakukan terintegrasi melalui sinergi pengelolaan pasokan, pembangunan infrastruktur dan pengembangan pasar. Ini lah peran yang dijalankan oleh BUMN.

Sejalan hal di atas, maka seharusnya gas bumi dialokasikan terutama kepada BUMN, baik Pertamina maupun PGN. PP yang akan terbit perlu memuat ketentuan agar BUMN secara otomatis memperoleh alokasi gas. Faktanya BMUN memang mampu mejamin penyerapan dan mengembangkan pasar, menjaga kehandalan infrastruktur dan memberikan kepastian pengembangan infrastruktur guna memperluas jangkauan. Jaminan alokasi gas yang maksimum akan membuat BUMN terus berkembang, sehingga mampu membangun dan memperluas infrastruktur gas bagi kebutuhan dan ketahanan energi nasional.

Sejalan dengan jaminan dominasi oleh BUMN, kesempatan usaha bagi badan usaha swasta pada industri gas nasional mestinya dibatasi hanya dalam membangun infrastruktur. Namun usaha pembangunan tersebut pun harus dilakukan melalui kerjasama dengan BUMN.  Dalam kondisi tertentu dan memaksa, termasuk selama masa trasnsisi, badan usaha mungkin masih dapat memperoleh kesempatan alokasi dan berniaga gas. Namun untuk itu pemerintah perlu membuat aturan yang ketat, misalnya dengan syarat kewajiban membangun infrastruktur dan mengikuti harga gas yang ditetapkan pemerintah.

Guna menyediakan gas kepada konsumen yang tersebar di seluruh nusantara, maka pemerintah harus membenahi industri gas yang sudah terlanjur sangat liberal. Untuk itu perlu dalam waktu singkat perlu penerbitan PP baru seperti yang sudah direncanakan pemerintah dan pembentukan UU Migas baru seperti yang telah disepakati oleh pemerintah dengan DPR dalam prolegnas prioritas 2015. Khusus untuk mengatasi masalah infrastruktur dan trader gas, pemerintah perlu membuat kebijakan peraturan yang sejalan dengan konstitusi, yakni melalui penguatan dan dominasi BUMN di satu sisi dan pengendalian trader yang harus bekerjsama dengan BUMN di sisi lain.[]

Apa Komentar Kamu?