SHARE

Sharif c soetarjo menteri KKP

Satunegeri.com – Dalam rapat Paripurna, DPR Senin (29/9) yang dipimpin oleh Mohamad Sohibul Iman tersebut, untuk pertama kalinya setelah 69 tahun merdeka, Indonesia baru memoloko Undang-Undang(UU) kelautan yang merupakan produk hukum pertama yang dihasilkan DPR RI bersama Pemerintah dan DPD RI.

Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C Sutardjo, dengan adanya UU kelautan tersebut diharapkan dapat menegaskan identitas Indonesia sebagai Negara Kepulauan, yang berciri nusantara dan maritim.

Selain itu, keberadaan UU kelautan dalam pandangan Sharif sangat penting, karena¬† Indonesia merupakan penggagas konsepsi Negara Kepulauan berciri nusantara. Selain itu Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia sudah barang tentu mengandung potensi ekonomi, keanekaragaman hayati, dan budaya bahari. “Oleh sebab itu, keberadaan UU Kelautan ini menjadi sangat urgen bagi bangsa Indonesia,” ujar dia.

Potensi ekonomi kelautan Indonesia diperkirakan mencapai 1,2 triliun dollar AS per tahun. Potensi ekonomi tersebut dibagi empat kelompok, yakni SDA terbarukan, SDA tak terbarukan, energi kelautan, serta jasa lingkungan (environmental services).

Perjalanan disahkannya UU kelautan itu sendiri merupakan cerita yang panjang, inisiatif pembentukan UU Kelautan sudah digulirkan sejak zaman pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid. Dalam perkembangannya inisiatif ini sempat terhenti terkait kewenangan legislasi DPD.

Namun, setelah putusan Mahkamah Konstitusi no.92/PUU/X/2012 yang menetapkan bahwa DPD dapat mengajukan RUU, maka DPD kembali melanjutkan pembahasan RUU Kelautan. Pada akhirnya, dalam rapat Paripurna Senin malam, RUU Kelautan disahkan sebagai UU Kelautan.

Apa Komentar Kamu?

LEAVE A REPLY

1 × two =