SHARE

66uu-migas-

Satunegeri.com – UU Migas yang kini menjadi acuan dalam pengelolaan minyak dan gas dalam negeri, menurutĀ  pakar ekonomi kerakyatan Universitas Gadjah Mada Revrisond Baswir, tidak sesuai dengan sistem demokrasi ekonomi.

Karena dalam UU migas tersebut, masih memberikan peluang besar dominasi asing dalam pengelolaan hulu hingga hilir minyak dan gas Indonesia.Karena itu, menurutnya Undang-Undang tersebut perlu diubah menjadi lebih demokratis dan lebih berpihak pada kepentingan nasional.

Ia mencontohkan bagaimana masih dimungkinkannya dominasi perusahaan-perusahaan retail migas asing seperti Petronas atau Shell dalam pengelolaan minyak di sektor hilir seperti usaha retail melalui stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Hal tersebut menurutnya masih bertentangan dengan semangat demokrasi ekonomi, dimana dalam pengelolaan migas dalam negeri, menurut Revrisond, perlu bercermin pada ketentuan Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Dalam pasal itu, kata dia, dijelaskan bahwa perekonomian diupayakan sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi.

Oleh sebab itu, menurut dia, sebagai upaya pemulihan kembali demokrasi ekonomi di Indonesia, maka revisi UU Migas dinilai perlu dilakukan, selain melakukan penyegaran kembali konsep koperasi, serta perjuangan buruh. “Sebab UU Migas tidak sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945,” kata dia.

Apa Komentar Kamu?