Marwan Batubara Bicara TDL dan PLTS Atap

Satunegeri.com – Maraknya pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap, terutama untuk tujuan bisnis dan investasi, dinilai perlu diwaspadai karena bisa berpengaruh pada APBN atau Tarif Dasar Listrik (TDL) naik.

Hal ini mengingat satu-satunya perusahaan listrik milik negara yang ada diwajibkan membeli kelebihan pasokan listrik dari PLTS Atap, yang berpotensi menggerus pendapatannya. Muaranya, hal itu bisa berdampak terhadap kenaikan tarif dasar listrik atau menjadi beban tambahan bagi APBN.

Marwan Batubara, Direktur Eksekutif Indonesi Resource Strudies (IRESS), mengatakan PT PLN (Persero) sebagai satu-satunya perusahaan listrik milik RI tetap harus mendapatkan keuntungan untuk membuat bisnisnya tumbuh dan berkembang.

Karena melalui keuntungannya, katanya, PLN dapat membangun jaringan untuk menjamin ketersediaan listrik bagi daerah-daerah terpencil dan terluar dengan basis jumlah pelanggan yang sangat terbatas. IRESS memperkirakan jika PLTS Atap gencar dan dipakai untuk keuntungan bisnis, maka dapat menambah beban PLN sehingga berpotensi ditanggung oleh konsumen melalui kenaikan TDL.

Atau, sebagaimana tercermin melalui draf Rancangan Undang-undang tentang Energi Baru Terbarukan (RUU EBT) yang mengatur tentang feed in tariff, kelebihan biaya itu akan ditanggung negara melalui APBN.

Padahal, lanjut Marwan, APBN sudah terbatas dan diperlukan untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan lainnya yang lebih mendesak seperti pembangunan infrastruktur jalan, kesehatan, pendidikan, subsidi golongan masyarakat tidak mampu, dan lain sebagainya.

“Bisa TDL naik atau bisa juga nanti pemerintah pernah bilang, kalau ada kelebihan maka pemerintah yang mensubsidi lewat APBN. Itu kan berarti uang di APBN dipakai untuk kepentingan bisnis orang-orang kaya yang mampu membangun PLTS atap, sementara APBN kita terbatas,” ujar Marwan kepada CNN Indonesia pada Kamis (12/8)).

PLN Optimalkan Listrik Ramah Lingkungan di NTB

Marwan menyebutkan dengan membangun PLTS atap, warga dapat melakukan penghematan pembayaran listrik rumah tangga. Namun, dia mengingatkan masyarakat untuk tidak mengincar investasi atau keuntungan bisnis dari pemasangan PLTS Atap di rumahnya. Dia juga menyesalkan kecenderungan sejumlah pihak untuk mengambil keuntungan dari tren percepatan implementasi bauran energi terbarukan.

“Jangan nanti kita menargetkan pasang PLTS atap itu untuk jualan listrik, investasi di situ, karena itu pada akhirnya dapat merugikan pelanggan yang tidak mampu pasang PLTS atap, yang jumlahnya jauh lebih banyak,” katanya.Dia juga menegaskan PLN pun harus menyetrum seluruh wilayah RI.

“Kalau semua orang terlalu berbisnis dari situ [PLTS atap], nanti keuntungan PLN bisa berkurang dan kemampuannya untuk melakukan cross-subsidy listrik ke daerah terpencil dan terluar bisa berkurang,” lanjut Marwan.

Apalagi, tambahnya, saat ini PLN sedang dalam kondisi kelebihan pasokan energi listrik hingga 60 persen. Artinya, untuk pemakaian puncak sebanyak 100 watt, PLN memiliki ketersediaan listrik hingga 160 watt.

Sementara itu, kondisi ideal pasokan listrik di saat puncak pemakaian adalah 120 persen atau ada pencadangan sebanyak 20 persen.

Oleh karena itu, kata dia, pemasangan PLTS Atap tersebut sebaiknya cukup diniatkan untuk membantu keberlangsungan lingkungan melaui pengurangan pencemaran udara sekaligus menghemat pengeluaran listrik.

“Jangan sampai PLN hanya menjadi tempat “numpang” atau tempat para pemasang PLTS Atap untuk menitipkan listrik yang dijualnya pada siang hari lalu dibeli kembali pada malam hari. Penyimpanan itu kan harus dibayar juga. Saya rasa ini harus adil,” lanjutnya.

Suara Konsumen

Donald, salah satu pengguna dan pemasang PLTS Atap di Jakarta, senada dengan Marwan bahwa pemasangan solar panel rumah tangga sebaiknya memang bukan untuk tujuan bisnis atau investasi. Dengan kondisi saat ini, dia mengakui tidak logis untuk menjual listrik kepada PLN.

“Kalau sekarang, saya pasang solar panel memang untuk penghematan biaya listrik, untuk lingkungan, intinya untuk kepuasan pribadi lah, untuk hobi. Kalau untuk jualan listrik sih enggak sampai ke situ ya,” katanya.

Dia mengakui bahwa biaya investasi awal yang perlu dikeluarkan untuk memasang solar panel memang tidak murah. Pria yang sudah mulai menggunakan perangkat itu sejak 2 tahun terakhir ini mengaku bahkan memilih memburu komponen-komponen bekas demi menyiasati biaya tinggi tersebut.

Dengan cara seperti itu, lanjutnya, dia bisa menekan biaya investasi demi memasang solar panel. Selama 2 tahun terakhir, ujarnya, biaya yang telah dia keluarkan untuk menyediakan energi listrik sebanyak 320 watt di rumahnya berkisar Rp10 juta.

“Kalau saya pakai alat-alat yang semuanya baru, dan untuk memenuhi kapasitas listrik yang lebih besar, wah, biayanya bisa jauh lebih bengkak,” katanya. Tren penggunaan PLTS Atap memang telah menunjukkan perkembangan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Mengacu data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), jumlah konsumen PLTS atap pada Januari 2018 sebanyak 351 pelanggan. Jumlah ini konsisten bertumbuh setiap bulannya hingga saat ini mencapai 3.913 pelanggan per Juni 2021.

Potensi EBT

Djoko Siswanto, Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN), menyebutkan bahwa potensi perkembangan PLTS Atap di Indonesia untuk mendorong bauran energi terbarukan sangat besar.

Pasalnya, selain harga pemasangan PLTS Atap yang semakin lama semakin murah, regulasi untuk mendorong pemanfaatan energi surya pun kian digencarkan.

“Draft RUPTL [Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik] tahun 2021-2030 akan terbit pekan ini. Begitu juga revisi Peraturan Menteri ESDM mengenai pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap,” katanya.

Untuk mencapai sasaran pengembangan PLTS Atap, lanjutnya, pemerintah memberlakukan kewajiban pemanfaatan panel sel surya minimum sebesar 30 persen dari luas atap untuk seluruh bangunan pemerintah dan minimum sebesar 25 persen dari luas atap bangunan rumah mewah, kompleks perumahan, apartemen, kompleks melalui izin mendirikan bangunan (IMB).

Pemerintah juga memfasilitasi pendirian industri hulu hilir PLTS. Di tingkat daerah, tambahnya, sebanyak 34 provinsi di Indonesia sudah menunjukkan perkembangan penyusunan Rencana Umum Energi Daerah (RUED) di provinsi.

Sumber: CNN Indonesia

share on: