Menakar Prospek Energi Terbarukan

Oleh. Rahma Widhiasari (Indonesia Resources Studies/IRESS)

Satunegeri.com – Indonesia bergantung pada energi migas selama hampir satu abad. Sejak 1990an, terjadi kekhawatiran soal kelangkaan sumber daya migas. Kekhawatiran ini semakin menguat seiring peningkatan kebutuhan energi untuk konsumsi dan industri yang menopang pertumbuhan ekonomi.

Sehingga, peralihan energi migas menuju energi baru terbarukan (EBT) menjadi keharusan. EBT menjadi harapan baru bagi kemandirian dan ketahanan energi nasional. Rencana peralihan ini mewujud dalam PP 79/2014, yakni pemerintah menetapkan target mengatur bauran energi 23 persen pada 2025 dan 31 persen pada 2050.

Peralihan menuju EBT, diharapkan menjadi jalan keluar pemenuhan kebutuhan energi yang terus meningkat. Berdasarkan data Dewan Energi Nasional (DEN) kebutuhan energi pada 2020 sebesar 290 juta ton setara minyak (million ton oil equivalent/mtoe). Ini meningkat dua kali lipat dibandingkan 2018 (185 mtoe), setara satu persen dari kebutuhan konsumsi dunia. Kebutuhan energi pada 2050 diperkirakan meningkat tiga kali lipat yakni 1.000 mtoe. Kenaikannya setara empat persen per tahun.

Dalam kondisi tersebut, porsi energi dari minyak mentah diperkirakan turun dari 38 persen di 2020, menjadi 31 persen di 2050. Demikian juga gas dari 22 persen menjadi 18 persen. Porsi energi yang naik adalah batu bara dari 28 persen menjadi 36 persen, serta EBT dari 11 persen menjadi 15 persen. Kebutuhan EBT diperkirakan meningkat dari 32 mtoe menjadi 150 mtoe.

Di sisi lain, jika menilik cadangan energi utama Indonesia, DEN merilis data 2019, cadangan minyak mentah sebesar 3,2 juta juta barel (million stock tank barrels/mmstb) atau setara untuk 11 tahun. Angka cadangan minyak yang dimiliki Indonesia hanya 0,2 persen dari cadangan minyak dunia.

Gas alam sebesar 32,8 juta miliar standar kaki kubik (billions of standard cubic feet/bscf) atau setara 42 tahun. Cadangan gas Indonesia hanya 1,4 persen dari cadangan yang dimiliki dunia. Sedangkan, cadangan batu bara 28,4 juta ton atau setara 68 tahun. Besarnya cadangan batu bara di Indonesia hanya 3,5 persen dari cadangan dunia.

DEN menyatakan, cadangan energi terbesar yang dimiliki Indonesia berasal dari EBT. Hydro misalnya, cadangannya mencapai 45.379 mega watt (MW), sedangkan kapasitas terpasang pada pembangkit baru 8.671 MW atau 19,1 persennya. Geothermal atau panas bumi cadangannya 29.544 MW tetapi yang terpasang baru 2.600 MW atau 8,8 persennya. Padahal Indonesia punya potensi geothermal terbesar di dunia.

Sedangkan mini-mikro hydro 19.385 MW, yang terpasang baru 1.438 MW atau 7,4 persen. Selain itu, potensi energi hijau lainnya di Tanah Air seperti biomassa, energi matahari, energi angin, gelombang laut, dan lain sebagainya sampai saat ini belum terlalu banyak dimanfaatkan sebagai upaya diversifikasi energi. Karena itu, diversifikasi energi harus terus digenjot agar kebutuhan energi nasional bisa terpenuhi tanpa impor.

Kenaikan kebutuhan energi sebesar empat persen per tahunnya hanya bisa diimbangi dengan kenaikan energi nonmigas 5,5 persen per tahun. Sehingga menjadi kesempatan bagi pengembang EBT. Dari EBT di Indonesia, energi panas bumi dinilai paling potensial sehingga perlu segera digenjot dan mengoptimalkan pemanfaatannya.

Prospek panas bumi

Potensi panas bumi di Indonesia sebesar 23,9 Giga Watt (GW). Berdasarkan data Direktorat Panas Bumi (Kementrian ESDM), potensi ini baru dimanfaatkan 8,9 persen atau 2.130,6 MW. Sejalan dengan ini, pemerintah menargetkan peningkatan pemanfaatan panas bumi menjadi 7.241,5 MW atau 16,8 persen di 2025. Pemerintah telah memiliki peta jalan untuk menjalankan 46 proyek panas bumi dengan total kapasitas 1.222 MW.

Proyek panas bumi ini diharapkan berkontribusi meningkatkan energi 5.000 MW dari yang saat ini, 2.000an MW. Pengembangan panas bumi sesuai peta jalan hingga 2025, diperkirakan dapat menyerap investasi 4,1 miliar dolar AS. Kapasitas terpasang pembangkit berbasis energi panas bumi, kini berada di 16 wilayah kerja panas bumi (WKP). Pada 2019, seluruh WKP mampu memproduksi listrik hingga 13.978 Giga Watt Hour (GWh) dari 101,5 juta ton produksi uap.

Energi panas bumi merupakan EBT yang dikembangkan selama hampir 100 tahun di Indonesia. Pengeboran sumur panas bumi pertama di Kamojang dilakukan sejak 1926 (masa kolonial Belanda) dan PLTP pertama beroperasi sejak 1983. Namun, pengembangan energi panas bumi belum signifikan karena belum bisa bersaing dengan pembangkit berbahan bakar fosil yang relatif murah.

Di tengah menipisnya produksi dan ketersediaan bahan bakar fosil, perkembangan teknologi EBT telah membuat biaya pengembangan pembangkit EBT terus menurun dan dapat bersaing dengan pembangkit berbahan bakar fosil.

Maka, tantangan pengembangan panas bumi ke depan adalah harga keekonomian proyek panas bumi dan efisiensi biaya pengembangan proyek PLTP. Pemerintah berupaya menyederhanakan perizinan dan deregulasi untuk mempermudah investasi dan meningkatkan ease in doing business di Indonesia. Selain itu, untuk menarik investasi di bidang panas bumi, pemerintah menerbitkan beberapa insentif fiskal.

Upaya pemerintah menurunkan harga listrik dari PLTP antara lain dengan pengeboran eksplorasi di wilayah terbuka. Upaya lainnya, melalui penerapan Reimbursement biaya eksplorasi untuk; 12 penugasan survei pendahuluan dan eksplorasi/ PSPE (sebesar 831,5 MW) dan 19 Pemegang Izin Panas Bumi/IPB yang belum PPA (sebesar 1.250 MW). Namun, untuk tahapan ini perlu diatur terlebih dahulu melalui regulasi.

Dalam pengembangan panas bumi, terdapat program Geothermal Fund yang merupakan fasiltas pembiayaan untuk penyediaan data dan informasi panas bumi melalui eksplorasi panas bumi utuk memitigasi risiko hulu melalui Geothermal Energy Upstream Development Project (GEUDP) dan Geothermal Resource Risk Mitigation (GREM). GEUDP dilakukan pemerintah melalui penugasan kepada PT SMI dengan sumber dana APBN dan hibah Bank Dunia. Sedangkan GREM ditawarkan kepada BUMN dan swasta dengan sumber dana terdaftar dalam bluebook.

Saat ini, Kementerian ESDM mengusulkan perpres sebagai kebijakan soal harga beli listrik dari EBT yang diharapkan menjadi stimulus pengembangan EBT ke depan.

Komitmen pemerintah

Hal utama terpenting dari optimalisasi pengelolaan EBT dan perwujudan target bauran energi 23 persen adalah komitmen kuat dari pemerintah. Tanpa dukungan penuh pemerintah, segala usaha mengembangkan sumber-sumber EBT tidak akan optimal.

Dukungan kebijakan itu antara lain tata kelola energi yang tepat, penetapan intensif dan disinsentif energi yang berpihak pada pengembangan EBT, mekanisme investasi berbasis EBT yang kondusif serta jaminan kepastian dan jaminan keberlangsungan usaha berbasis EBT.

Di samping itu, keterpaduan antarlembaga/instansi pemerintah sangat penting. Sinkronisasi strategi dan program kerja bersama serta sinergi antarlembaga/instansi akan sangat mendukung percepatan pengembangan EBT.

Hal terpenting dalam mewujudkan pengembangan EBT menuju kemandirian energi adalah komitmen dan kemauan kuat pemerintah yang mampu menggerakkan seluruh pemangku kepentingan untuk mengembangkan potensi EBT.

share on: