Omnibus Law Buka Ruang Eksploitasi Sektor Minerba Besar-Besaran

Satunegeri.com – Indef menilai RUU Omnibus Law bakal membuka ruang eksploitasi besar-besaran di sektor minerba. Sebab, beleid ini akan mengubah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) menjadi Perjanjian Berusaha Pertambangan Khusus (PBKP).

Sedianya, PKP2B diperpanjang dari Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Sementara, IUPK dibuat pemerintah untuk mengubah rezim kontrak menjadi perizinan. “Konsekuensi dari perubahan IUPK menjadi PBKP adalah insentif wilayah yang tidak lagi dibatasi,” ujar Peneliti Indef, Dhenny Yuartha di Jakarta.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 2014 mengatur luas wilayah IUPK Operasi Produksi Perpanjangan yaitu 25 ribu hektare untuk mineral, dan 15 ribu hektare untuk batu bara. Omnibus Law membuat luas pertambangan akan disesuaikan dengan rencana kerja yang disetujui oleh Pemerintah.

Dhenny mengatakan, Indonesia memang menjadi salah satu eksportir terbesar batu bara dunia. Tapi, lanjutnya, cadangan batubara Indonesia hanya sekitar 2 persen cadangan batu bara dunia. “Eksploitas besar-besaran melalui insentif regulasi tidaklah elok. Selain isu lingkungan, batu bara bukanlah energi yang terbarukan,” kata dia.

Saat ini, terdapat delapan perusahaan pemegang PKP2B, yakni PT Berau Coal, PT Arutmin Indonesia, PT Adaro Indonesia, PT Indominco Mandiri, PT Kaltim Prima Coal, PT Kendilo Coal, PT Kideco Jaya Agung dan PT Multi Harapan Utama.

Menteri ESDM, Arifin Tasrif mengatakan, kementeriannya sedang menyiapkan insentif untuk program gasifikasi DME. Baik kebijakan harga batubara-nya maupun penyesuaian royalti batubara.

Adapun, salah satu proyek gasifikasi batubara saat ini tengah dikerjasamakan oleh Pertamina dan PT Bukit Asam (PTBA) Tanjung Enim & Air Products. Proyek ini dinilai sudah cukup ekonomis lantaran PTBA akan memasok batu bara dengan kalori rendah dengan harga terjangkau.

Nantinya, konsumsi batu bara yang dibutuhkan PTBA sebanyak 8 juta ton per tahun dengan GAR 4.000 kcal/kg untuk hasilkan 1,4 juta DME, 300 ribu Methanol dan 4,25 juta ton MEG. Pemerintah telah memberikan harga khusus bahan baku gasifikasi dikisaran USD20–21 per ton. “Sudah (ditetapkan) kalau bisa di bawah lagi. Kita dorong proyek yang memang memanfaatkan batubara untuk hilirisasi,” ungkap Arifin.

share on: