Panas Bumi Jadi Tumpuan

Oleh : Rahma Widhiasari (Indonesian Resources Studies /IRESS)

Satunegeri.com – Energi panas bumi dapat dijadikan alternatif pengganti energi fosil. Data Kementrian ESDM (2020) memaparkan, potensi energi baru terbarukan (EBT) Indonesia sekitar 417,8 gigawatt (GW). Namun, sampai saat ini pemanfaatannya baru 10,4 GW atau sekitar 2,5 persen dari total potensi.

Adapun, potensi EBT terbesar bersumber dari tenaga surya sekitar 208 GW, disusul tenaga air 75 GW, bayu 61 GW, bioenergi 33 GW, panas bumi berkisar 24 GW, dan samudra 18 GW. Jika dirunut realisasi pemanfaatan EBT, sekitar 6.100 megawatt (MW) pemanfaatan tenaga air, disusul panas bumi sekitar 2.100 MW, bioenergi 1.900 MW, dan bayu 154 MW. Panas bumi menjadi salah satu energi yang diunggulkan untuk mencapai target bauran 23 persen dalam pemanfaatan EBT pada 2025.

Sumber energi panas bumi diunggulkan karena potensinya melimpah, mencapai 23,966 GW, yang terdiri atas cadangan 14,627 GW, hipotetik 3,387 GW, dan spekulatif 5,952 GW. Indonesia, salah satu negara dengan potensi panas bumi terbesar di dunia karena secara geografis terletak di busur gunung api (ring of fire).

Tantangan panas bumi

Sayangnya, pemanfaatan listrik berbasis energi panas bumi masih belum optimal. Kapasitas terpasang listrik panas bumi baru 2,13 GW atau hanya 8,9 persen. Padahal, Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) menargetkan kapasitas terpasang Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) sebesar 7,2 GW pada 2025.

Kendala utama yang menghambat pengembangan panas bumi, antara lain lokasi potensi panas bumi berada di hutan konservasi. Kemudian, terdapat tumpang tindih peraturan perundangan.

Pengembangan panas bumi di kawasan hutan konservasi, tidak dapat dilakukan karena masalah perizinan yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Ada pula tingginya resistensi masyarakat dalam kegiatan usaha panas bumi.

Pengembangan panas bumi bersifat domestik, energi yang dihasilkan tidak bisa diekspor ke lokasi yang jauh. Artinya, hanya bisa dikembangkan di tempat potensi panas bumi berada, tidak bisa diangkut atau dialihtempatkan. Maka, dalam pemanfaatan panas bumi untuk listrik selalu dikaitkan kebutuhan listrik setempat.
Sebagai gambaran, banyak potensi panas bumi di pulau-pulau di kawasan Indonesia Timur belum dapat dikembangkan. Hal ini karena kebutuhan listrik di pulau-pulau tersebut masih kecil sehingga ketika potensi akan dikembangkan terbentur prinsip keekonomian.
Permasalahan krusial pemanfaatan panas bumi untuk listrik di Indonesia adalah harga jual yang tak sesuai keekonomian pengembangnya. Pembeli listrik Indonesia masih single buyer, yaitu PT PLN (Persero). Harga jual listrik yang dihasilkan PLTP ditentukan buyer, yang kerap kali tidak BEP bagi produsen PLTP.

Kondisi ini, seperti sekarang terjadi pada pengembangan panas bumi di wilayah Jawa. Harga listrik yang ditentukan PT PLN yang menggunakan rumusan 85 persen dari biaya pokok produksi listrik di Jawa, maka pengembangan panas bumi di wilayah Jawa tidak dapat mencapai keekonomiannya.

Peran BUMN

Capaian target kapasitas terpasang PLTP memerlukan dukungan investasi dalam pembangunan pembangkit. Saat ini, pengelola PLTP didominasi swasta terutama Chevron dan Start Energi. Seharusnya, BUMN ditempatkan sebagai pengelola yang dominan.

Sayangnya, UU Nomor 21/2014 tentang Panas Bumi, masih belum mengatur aspek penguasaan negara dalam pengelolaan panas bumi. Jika pengaturan penguasaan negara dalam pemanfaatan panas bumi sama seperti sektor migas dan minerba maka kemanfaatan panas bumi untuk rakyat bisa optimal.

Dengan demikian, tercapai dominasi BUMN di sisi hulu dan hilir panas bumi, sedangkan swasta/asing hanya sebagai mitra bagi BUMN. Dalam konteks ini, upaya pemerintah menyatukan BUMN panas bumi memunculkan optimisme bahwa capaian EBT 23 persen di 2025 dapat dicapai.

Pada medio 2021, DPR mengkaji langkah pemerintah yang melahirkan holding BUMN panas bumi. Holding tersebut rencananya menggabungkan anak usaha PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero) yang bergerak di sektor panas bumi, yakni PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) dan PT PLN Gas & Geothermal, serta PT Geo Dipa Energi (Persero).
Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga optimistis, holding BUMN panas bumi akan menjadi perusahaan panas bumi terbesar di dunia. Pembentukan holding ini merupakan upaya pengintegrasian pengelolaan panas bumi sebagai energi terbarukan di Indonesia.

Hingga saat ini, PGE tercatat mengelola enam wilayah kerja panas bumi own operation dengan total kapasitas terpasang mencapai 672 MW. Selain itu, PGE mengelola empat wilayah kerja panas bumi dengan skema joint operations contract (JOC) yang total kapasitasnya 1.205 MW.

Hingga 2020, PLN GG berkontribusi dalam counterpart melakukan percepatan pengembangan 11 wilayah kerja panas bumi di Ungaran, Wilis, Cisolok Sukarame, Kapahiang, Danau Ranau, Gn Geurodong, Atadei, Songa Wayaua, Oka Ile Ange, Gn Sirung, dan Talaga Ranu.

Termasuk WKP eksisting, Tangkuban Perahu, Ulumbu dan Mataloko dengan total potensi 305 MW. Hingga awal 2021, BUMN panas bumi baru menguasai sekitar 42 persen produksi PLTP nasional.

Dukungan pemerintah dan stakeholder terhadap BUMN pengelola PLTP sangat diperlukan, agar BUMN bisa mengembangkan PLTP dengan maksimal dan akhirnya pemanfaatan potensi panas bumi dapat mendukung pemenuhan kebutuhan listrik nasional.

Jika dikaji mendalam, keuntungan holding BUMN panas bumi akan dapat memudahkan konsolidasi pengelolaan panas bumi menjadi satu tujuan utamanya yakni efisiensi, optimalisi sumber daya, serta mobilisasi dana pemerintah yang terbatas.

Namun, terdapat hal yang dikhawatirkan dalam pembentukan holding BUMN. Ketika aset meningkat, akan meningkatkan pendapatan dan performa perusahaan, dan selanjutnya berpotensi untuk melakukan aksi korporasi, seperti melakukan penawaran umum saham di pasar modal.

Maka, saham holding BUMN tidak lagi 100 persen dimiliki negara, tentu menimbulkan dampak negatif, di antaranya pendapatan BUMN tidak 100 persen masuk ke kas negara. Kemudian, kebijakan pengelolaan BUMN panas bumi dikahawatirkan tidak hanya berorientasi pada pelayanan masyarakat tapi lebih pada tuntutan meningkatkan keuntungan perusahaan.

Rencana melakukan corporate action ini dikhawatirkan hanya untuk melepas beban BUMN untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Maka, peraturan pendukung holding BUMN migas perlu disiapkan dengan saksama agar fungsi pelayanan kepada masyarakat terwujud.

share on: