Politisasi Harga BBM

Oleh: Marwan Batubara, IRESS

53Kenaikan-Harga-BBM

Perdebatan kenaikan harga BBM meningkat sejak keluarnya kebijakan pengurangan pasokan harian BBM bersubsidi 18 Agustus 2014 yang lalu. Pertamina memangkas kuota harian premium sekitar 5% dan solar sekitar 10% dari rata-rata harian 80.000 kiloliter/kl. Pengurangan pasokan merupakan pembatasan penyaluran BBM bersubsidi agar kuota dalam APBN-P 2014 sebesar 46 juta kl tidak terlampaui. Sebab, hingga 31 Juli 2014 konsumsi BBM bersubsidi telah mencapai 26,8 juta kl, atau sekitar 58%.

Menurut Pertamina jika pembatasan tidak dilakukan kuota akan terlampaui sekitar 1,35 juta kl. Hal ini membutuhkan tambahan anggaran subsidi sekitar Rp 10 triliun. Tentu saja tambahan anggaran tersebut menjadi beban APBN yang akan defisit sekitar 2,4% terhadap PDB. Beban anggaran dapat saja berkurang jika pemerintah mengambil kebijakan tak populer, menaikkan harga BBM. Misalnya jika naik Rp 1000 per liter beban subsidi berkurang Rp 48 triliun, atau jika naik Rp 2000 per liter beban berkurang Rp 96 triliun.

Penentuan harga BBM merupakan kebijakan yang menjadi objek pertarungan citra politik antar partai yang berlaku selama ini. Dalam konteks kebutuhan penaikan harga di atas, maka pertarungan menjaga citra antara the leaving president, SBY, dengan the coming president, Jokowi, tak dapat dihindari. Terlepas apakah kebijakan menaikkan harga memang objektif dan mungkin dapat pula diterima partai-partai, tersisa persoalan: Siapa yang akan mengumumkan  kenaikan, SBY, Jokowi, atau SBY dan Jokowi?

Sikap SBY
Sejak awal Agustus 2014 SBY sudah menekankan bahwa hingga 20 Oktober 2014 pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM. SBY berkepentingan menjaga citra politik hingga lengser tanpa meninggalkan kebijakan tidak populer yang menyengsarakan. Untuk mendukung kebijakan ini, SBY mengatakan pemerintah hanya menjalankan perintah UU No.12/2014 tentang APBN-P yang antara lain berisi kuota dan anggaran BBM bersubsidi. Selain itu, SBY berargumentasi dibutuhkan banyak persiapan, termasuk jaring pengaman sosial, jika BBM akan dinaikkan. Persiapan tak mungkin dilakukan dalam waktu 2 bulan.

Setelah pertemuannya dengan Jokowi di Bali (28/8/2014, SBY kembali menyatakan tidak akan menaikkan harga BBM. SBY mengingatkan pemerintah tidak ingin membebani rakyat terlalu tinggi. Apalagi harga minyak dunia justru sedang turun. Guna mengurangi defisit anggaran, SBY mengatakan telah menaikkan harga BBM, gas dan dan tarif listrik, sehingga alasan menaikkan BBM tidak kuat. Setelah ditekan bertubi-tubi, SBY pun mengingatkan saat bersiap memimpin pada 2004 lalu, dirinya tidak pernah mendesak agar Megawati menaikkan harga BBM, meskipun gap harga BBM subsidi saat itu sangat besar.

Sikap Jokowi
Karena tak ingin citra politiknya hancur saat mulai memerintah dengan menaikkan harga BBM, Jokowi dan koalisi pendukung, terutama PDIP, meminta SBY untuk segera mengumumkan kenaikan. Jokowi meminta SBY menaikkan harga BBM sebelum mengakhiri jabatan. “Ya kalau bisa bagi-bagi (naikkan harga BBM) lebih baik,” katanya seusai peringatan HUT RI (17/8/2014). Joko pun sempat menawarkan untuk mengumumkan bersama. Joko beralasan kenaikan harga BBM diperlukan untuk menambah ruang fiskal.

Sejumlah pernyataan vulgar pun keluar dari pendukung Jokwi, seperti SBY disebut meninggalkan bom waktu, menyandera anggaran, mewariskan beban, dsb. Anggota tim sukses Jokowi, Faisal Basri, menyebut pemerintahan SBY jahat (!), karena tidak mau segera menaikkan harga BBM dan menyusun APBN 2015 secara konservatif yang mengoyak pertumbuhan. Bahkan cawapres terpilih, JK, mengatakan bahwa negara bisa bangkrut jika harga BBM tidak dinaikkan. Fraksi PDIP mengecam SBY karena melempar tanggungjawab.

Sikap politik PDIP di atas bertolak belakang dengan pendirian selama menjadi oposisi pemerintahan SBY. PDIP selalu menolak, bahkan saat kenaikan harga BBM masih direncanakan. Pada 2012 misalnya, DPP PDIP menginstruksikan jajaran partai agar memasang spanduk menolak kenaikan harga BBM di seluruh Indonesia. Pada 2013, PDIP kembali ke barisan terdepan bersuara lantang menolak. Tidak sekadar menolak, partai oposisi ini juga merumuskan postur APBN-P 2013 versi sendiri, berikut menerbitkan buku putih mengapa PDIP menolak kenaikan harga BBM.

Hipokrit dan Dua Kaki
Sikap selalu menolak kenaikan harga BBM selama hampir 10 tahun berhasil membuat PDIP meraih kursi terbanyak di DPR dan memenangkan pilpres 2014. Kebijakan BBM  bersubsidi sebagai objek pencitraan politik berhasil meningkatkan elektabilitas PDIP dimata rakyat. Namun dengan sikap menekan SBY untuk menaikkan harga BBM akhir-akhir ini, sebenarnya secara objektif PDIP faham harga BBM memang harus dinaikkan, termasuk pada saat menolak pada 2012 dan 2013. Artinya, PDIP telah bersikap hipokrit dan sikap penolakan selama ini lebih karena kepentingan pencitraan.

Bahkan selama sebulan terakhir, bersama media cetak/elektronik pendukungnya, PDIP dan Jokowi telah secara secara vulgar memblow-up kebijakan pembatasan penyaluran BBM yang terbit pada pada 3 dan 18 Agustus 2014, serta menggalang opini publik, guna memaksa SBY menaikkan harga BBM. Sikap hipokrit ini mempertegas betapa pertimbangan kepentingan politik sangat dominan dalam kebijakan BBM bersubsidi. Hal ini juga menunjukkan politik telah digunakan secara tidak bertanggungjawab demi meraih kekuasaan, termasuk dengan melakukan kebohongan dan pembodohan publik.

Sebelum memerintah PDIP dan Jokowi mengecam kebijakan pemerintah yang ingin menaikkan harga BBM. Namun giliran akan berkuasa, justru mendorong pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Kenapa PDIP dan Jokowi tidak bersikap ksatria dan melakukannya sendiri? Jika buku saku putih yang diterbitkan PDIP pada 2013 benar dan objketif, tentu PDIP tidak perlu repot menekan SBY, tetapi justru menerapkan kebijakan dalam buku tersebut saat memerintah mulai 20 Oktober 2014 mendatang. Dengan menekan SBY, terbukti bahwa buku tersebut tidak konseptual tetapi hanya alat pencitraan.

Setelah SBY menyatakan ditekan oleh partai besar (PDIP) dan menegaskan tidak akan menaikkan harga BBM, serta karena gencarnya kecaman atas sikapnya yang hipokrit, PDIP dan Jokowi berubah dan berupaya memperbaiki sikap. Jokowi misalnya mengatakan akan melakukan perhitungan dan simulasi berapa dan kapan harga BBM akan dinaikkan. JK mengatakan: “Nanti setelah 20 Oktober akan kami putuskan. Menaikkan harga BBM itulah pilihan yang harus kita buat” (31/8). Megawati pun ikut bersuara dan menolak kalau dikatakan PDIP tidak konsisten.

Namun sejumlah kalangan PDIP mencoba memperbaiki citra dengan bersikap lain. Anggota Komisi XI dari Fraksi PDIP, Maruarar Sirait menyatakan dirinya menolak pengurangan subsidi BBM. Menurut Maruarar, masih banyak langkah yang bisa dilakukan mengatasi ruang gerak RAPBN 2015 tanpa harus merubah subsidi BBM. Begitu pula dengan Anggota DPR PDIP Rieke Diah Pitaloka (Oneng) yang menyatakan menolak rencana kenaikan harga BBM oleh Jokowi-JK.

Kita tidak tahu apakah sikap penolakan kedua anggota DPR di atas memang objektif atau hanya untuk pencitraan. Namun rakyat perlu memahami bahwa koalisi pendukung Jokowi-JK adalah satu kesatuan, sehingga sikap yang diambil koalisi melalui Capres-Cawapres terpilih, termasuk Maruarar dan Rieke, juga adalah satu. Mereka akan menaikkan harga BBM! Karena itu kita yakin pernyataan Maruarar dan Rieke pun hanya untuk pencitraan. Ke depan rakyat harus lebih cerdas dan tidak memilih partai hipokrit. Kita pun berharap partai-partai untuk bertanggungjawab, bebas dari kebohongan dan pembodohan.[]

share on:

Leave a Response