Produksi Blok Rokan Turun: SKK Migas Bertanggungjawab?!

Oleh : DR. Marwan Batubara, Direktur Eksekutif IRESS

Satunegeri.com – Pengelolaan Blok Rokan akan beralih ke Pertamina pada Agustus 2021, setelah dikuasai Chevron Pacific Indonesia (CPI) lebih dari setengah abad. Sebelumnya Blok Rokan adalah penghasil minyak terbesar Indonesia, dengan puncak produksi sekitar 1 juta barel per hari (bph) pada 1980-an. Saat ini produksi Blok Rokan hanya sekitar 160.000-an bph, dan berpotensi hanya menghasilkan minyak sekitar 140.000-an bph pada 2021, terutama akibat kelalaian dan pelanggaran peraturan oleh CPI dan pemerintah, terutama SKK Migas.
 
Dalam kondisi produksi migas nasional yang terus menurun pada 6-7 tahun terakhir, Indonesia harus mengimpor minyak (dan BBM) lebih banyak dari yang mampu diproduksi. Saat harga minyak dunia naik, meningkatnya impor minyak berdampak pada naiknya defisit neraca perdagangan dan neraca transaksi berjalan (current account deficit). Itu sebabnya Presiden Jokowi sangat concern dan berulang-ulang mengingatkan isu defisit kepada jajaran kabinetnya dalam 2 tahun terakhir.
 
Saat ini masalah defisit sedikit tertolong karena turunnya harga minyak dunia akibat membanjirnya supply dan melemahnya demand, terutama karena merebaknya wabah Covid-19. Namun jika penurunan kuota produksi minyak  OPEC dan Rusia akhirnya disepkati (Jumat 6/3/2020 kesepakatan gagal tercapai), harga minyak dapat kembali “pulih”. Bagi Indonesia, pulihnya harga akan menjadi runyam akibat terus turunnya produksi minyak, termasuk dari Blok Rokan. Apalagi jika nilai tukar US$/Rp terus meningkat. Khusus untuk Blok Rokan, siapa pihak yang pantas dituntut untuk bertanggungjawab? Mari kita telusuri dan teliti.
 
Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR (20/1/2020) Presiden CPI Albert Simanjuntak menerangkan CPI sudah tidak melakukan pengeboran lagi di Blok Rokan sejak 2019 karena menilai investasinya tidak ekonomis. Untuk mempertahankan tingkat produksi, Albert mengatakan ada 3 opsi yang dapat diambil. Opsi-1, CPI yang mendanai dan membor. Opsi-2, CPI membor dan Pertamina yang mendanai, dan Opsi-3 Pertamina yang membor dan mendanai. Namun Opsi-1 sudah tidak berlaku karena CPI telah menghentikan investasi karena menganggap tidak ekonomis.
 
Saat RDP tersebut Albert mengaku telah melakukan proses rencana alih kelola Blok Rokan di bawah koordinasi SKK Migas. Untuk itu telah dibentuk tim koordinasi, dan diakui proses tersebut sudah memiliki jadwal yang disepakati dan berjalan baik.  Namun ternyata hingga saat ini, ketiga opsi belum ada yang terlaksana. Dalam hal ini, Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan (26/1/2020), Pemerintah terus mendorong proses transisi Rokan dapat berjalan mulus supaya Pertamina segera berinvestasi, sehingga penurunan laju produksi dapat ditekan.
 
Guna mengantisipasi dan menjamin tingkat produksi terjaga, pemerintah memang telah menerbitkan Permen ESDM No.26/2017 tentang Mekanisme Pengembalian Biaya Investasi pada Kegiatan Hulu Migas. Pasal 2 Permen ESDM No.26/2017 menyatakan: (1) Kontraktor wajib menjaga kewajaran tingkat produksi migas sampai berakhirnya masa Kontrak Kerja Sama (KKS). (2) Dalam rangka menjaga tingkat produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kontraktor wajib melakukan investasi pada Wilayah Kerjanya.
 
Selain itu, Permen ESDM No.26/2017 lebih lanjut telah direvisi dengan terbitnya Permen ESDM No.24/2018 yang menjamin pengembalian investasi CPI segera dibayar Pertamina sebelum KKS berkahir. Pasal 8 Permen ESDM No.24/2018 antara lain menyatakan bahwa Kontraktor baru (maksudnya Pertamina) wajib melakukan penyelesaian atas nilai pengembalian Biaya Investasi yang dikeluarkan CPI paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum penandatanganan KKS oleh Pertamina.
 
Hingga saat ini kesepakatan antara CPI dan Pertamina belum juga tercapai, sehingga produksi minyak berpotensi terus turun. Dalam hal ini kita pantas mempertanyakan atau menggugat CPI dan SKK Migas bertanggungjawab atas potensi kegagalan lifting. Terkait CPI, pertama  dinyatakan pada RDP Komisi VII DPR bahwa CPI siap bekerjasama dengan SKK Migas dan Pertamina untuk menciptakan alih kelola yang lancer. Namun, pada prakteknya, CPI tampaknya justru bersikap tidak kooperatif.
 
Kedua, CPI dapat dianggap membuat pernyataan yang tidak benar di hadapan DPR dengan menyebutkan bahwa investasi di Rokan sudah tidak ekonomis, sehingga CPI tidak melakukan pengeboran. Namun saat yang sama CPI menghalangi Pertamina menjalankan Opsi-3, di mana Pertamina yang melakukan pemboran sekaligus berinvestasi, dengan berbagai alasan yang lebih bersifat administratif.
 
Ketiga, CPI telah sengaja mengabaikan kewajiban, serta melecehkan peraturan dan kedaulatan negara dengan melanggar Pasal 2 Permen ESDM No.26/2017. Peraturan tersebut mewajibkan Kontraktor KKS melakukan investasi guna menjaga tingkat produksi, karena pada prinsipnya seluruh investasi yang dilakukan akan segera dibayarkan kembali oleh Pertamina sebelum KKS berakhir, sebagaiman diatur dalam Pasal 8 Permen ESDM No.24/2018.
 
Keempat, terkait dengan butir ketiga di atas, pada prakteknya CPI mengakui telah menghentikan pemboran sejak 2019. Dalam hal ini, rencana tersebut mestinya telah termuat dalam Work Program & Budget (WP & B) yang disepakati dengan SKK Migas pada akhir 2018 atau awal 2019. Dengan kondisi seperti ini, tampak bahwa sebelum negosiasi alih-kelola berlangsung, CPI telah menunujukkan iktikad tidak baik tanpa peduli kepentingan nasional untuk mempertahankan produksi melalui pengelolaan Blok Rokan yang optimal.
 
Terkait dengan SKK Migas, kita perlu mengungkap dan menggugat berbagai kelalaian atau pelanggaran yang dilakukan, yang dapat dicurigai bernuansa moral hazard dalam pengelolaan Blok Rokan. Pertama SKK Migas telah lalai menjalankan tugas dan fungsi sesuai Permen ESDM No.17/2017 yang antara lain memberikan persetujuan rencana WP&B, serta memonitor dan melaporkan pelaksanaan KKS kepada Dewan Pengawas, agar lifting terjaga.
 
Kedua, terkait dengan butir pertama, sesuai Perpres No.9/2013, Menteri ESDM sebagai Kepala Dewan Pengawas SKK Migas juga dituntut ikut bertanggungjawab atas penurunan lifting tersebut, karena membiarkan sikap tidak kooperatif CPI dan kelalaian SKK Migas mengendalikan pelaksanaan KKS dan WP&B Blok Rokan. Menteri ESDM Arifin Tasrif (dan yang sebelumnya Ignatius Jonan) tidak cukup hanya bersikap “mendorong” penyelesaian proses alih-kelola, tanpa menggunakan kekuasaan untuk memaksa dijalankannya peraturan.
 
Ketiga, sebagai pengawas pelaksanaan WP&B berdasarkan SK Kepala SKK Migas No.0154/SKKO/2015 tentang Pedoman Tata Kerja WP&B, SKK Migas telah lalai atau sengaja membiarkan CPI tidak melakukan pemboran pada 2019, sehingga lifting terancam. Ada 2 kemungkinan sebagai sumber masalah yakni: 1) SKK Migas membiarkan CPI yang sejak semula tidak merencanakan pemboran pada 2019, tanpa memaksa untuk melakukan revisi WP&B sesuai ketentuan PTK No.0154/2015, dan 2) SKK Migas membiarkan saja CPI tidak merealisasikan pemboran meskipun pada awalnya CPI telah membuat rencana dalam WP&B.
 
Keempat, berangkat dari pengalaman alih kelola Blok WMO dan Mahakam, tanpa adanya peraturan pendukung dan peran aktif SKK/BP Migas, maka lifting migas telah menurun drastis saat pengelolaan berpindah tangan. Untuk kasus Blok Rokan, peraturan pendukung telah tersedia, yakni Permen ESDM No.26/2017 dan No.24/2018. Namun, karena ketidakpedulian SKK Migas, yang seharusnya berperan aktif, antisipatif dan terkesan enggan melakukan koreksi, maka penurunan produksi seperti kasus WMO dan Mahakam akan kembali terulang.
 
Uraian di atas menunjukkan mengapa dan siapa yang telah bersikap abai atau melanggar aturan, sehingga tingkat produksi Blok Rokan akhirnya menurun lebih cepat dari tingkat penurunan alaminya (karena telah berumur “tua”). CPI sebagai Kontraktor jelas telah menyatakan sikap tidak berminat berinvestasi karena hal itu sudah tidak ekonomis. Namun CPI tidak pantas berbuat sesuka hati, karena ada peraturan yang membatasi. Masalahnya, SKK Migas yang seharusnya melakukan fungsi pengawasan dan pengendalian, termasuk menjamin dilaksanakannya seluruh peraturan oleh Kontraktor KKS, pada prakteknya pun ikut-ikutan tidak peduli atau membiarkan pelanggaran terjadi.
 
IRESS ikut terlibat aktif bersama Serikat Pekerja dan berbagai elemen masayarakat guna mengadvokasi agar Blok WMO dan Blok Mahakam dikelola BUMN. Saat itu barisan rakyat justru berhadapan dengan Kementerian ESDM dan/atau BP/SKK Migas yang memihak asing. Untuk Blok Rokan, memang keputusan pengelolaan oleh Pertamina telah ditetapkan pada Juli 2018, meskipun untuk hak yang dijamin konstitusi tersebut Pertamina harus membayar sekitar Rp 11 triliun. Namun, untuk proses alih kelola yang smooth tampak SKK belum bekerja optimal dan terkesan “lebih dekat” dengan CPI.
 
Semoga saja kesan IRESS di atas salah, walau indikasi kedekatan tersebut cukup terasa. Sekarang, terserah Presiden Jokowi, apakah akan bersikap konsisten dengan kebijakan dan program untuk menekan defisit melalui peningkatan lifting migas, terutama menahan laju penurunan lifting Blok Rokan, atau membiarkan SKK Migas dan CPI mengulur-ulur waktu, entah “untuk apa (?)”. Rakyat tidak butuh retorika, apalagi sandiwara yang melecehkan akal sehat dan dapat dicurigai bernuansa moral hazard.[] 

share on: