Prospek Renegosiasi Kontrak Pertambangan

image-satunegeri

UU No 4 Tahun 2009 tentang Minerba mengamanatkan, pengelolaan pertambangan harus berasaskan manfaat, keadilan, dan keseimbangan, serta berpihak kepada kepentingan bangsa. Amanat UU inilah yang harus menjadi dasar pertimbangan proses renegosiasi kontrak pertambangan.

Proses renegosiasi kontrak pertambangan mineral dan batubara saat ini telah memasuki tahun ketiga sejak Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) ditetapkan.

Dari sekitar 16 isu yang direnegosiasi, terdapat enam isu strategis untuk disepakati, yaitu luas wilayah kerja, perpanjangan kontrak, penerimaan negara, kewajiban divestasi, kewajiban pengolahan dan pemurnian, serta kewajiban penggunaan barang dan jasa dalam negeri.

Hingga Oktober 2011, masih ada lima kontraktor KK yang menolak, terutama karena alasan sanctity of contract. Sedang untuk kontraktor PKP2B, belum satu pun yang setuju, terutama terkait royalti dan kewajiban pemurnian, dengan alasan royalty batubara sudah cukup tinggi (13,5%) dan batubara adalah barang siap pakai yang tidak perlu diolah.

Kepentingan Strategis
Pemerintah harus bersikap tegas dalam negosiasi enam isu utama di atas. Pertama, seluruh wilayah kerja yang melebihi batas maksimum 100.000 hektare untuk mineral dan 50.000 hektare untuk batubara harus dikembalikan kepada negara. Dalam hal ini tercatat Freeport mempunyai luas wilayah kerja hingga 1,8 juta hektare, atau Inco/Vale sekitar 180.000 hektrare.

Kedua, kontrak yang berakhir masa berlakunya harus diterminasi. Setelah itu, pengelolaan harus diserahkan kepada negara yang diwakili BUMN/BUMD. Perpanjangan kontrak dengan kontraktor lama dapat dilakukan hanya jika kontraktor tersebut menjadi pemegang saham minoritas.

Ketiga, penerimaan negara melalui pajak dan royalti harus ditingkatkan dengan mempertahankan ketentuan pajak yang berlaku dalam kontrak saat ini. Sedangkan untuk royalti, rate yang ditetapkan dalam PP No 45/ 2003 harus diberlakukan kepada seluruh kontraktor tanpa kecuali.

Keempat, kewajiban divestasi harus diberlakukan kepada seluruh KK dan PKP2B sesuai pasal 107 UU No 4/ 2009 dan pasal 97 PP No 23/2010. Dalam hal ini, demi melindungi kepentingan strategis, termasuk untuk optimaliasi penerimaan, pemerintah harus mengupayakan agar pemilikan saham oleh perusahaan nasional (BUMN, BUMD, dan swasta) menjadi mayoritas dalam waktu 10 tahun.

Kelima, kewajiban pengolahan dan pemurnian (smelting) diberlakukan sesuai pasal 103 UU No 4/2009 serta pasal 93 dan 94 PP No 23/2010. Pemerintah harus menjamin pemilik saham perusahaan smelter adalah perusahaan BUMN dan swasta nasional. Kasus Inalum yang didominasi asing (58%) dan Smelter Indonesia, Gresik yang 100% dikuasai asing tidak boleh terulang.

Keenam, kewajiban penggunaan barang dan jasa dalam negeri sesuai pasal 106 UU No 4/2009. Untuk itu, pemerintah harus mendukung tercapainya kompetensi perusahaan BUMN dan swasta nasional untuk menyediakan pelayanan yang dibutuhkan.

Selama ini, pihak asing dan swasta yang telah memperoleh kenikmatan selama ini banyak yang menolak renegosiasi. Karena itu, pihak asing maupun organisasi perusahaan pertambangan, seperti Indonesian Mining Association (IMA) keberatan atas program renegosiasi. Wakil Dubes AS Ted Odius menyatakan, renegosiasi akan mengganggu iklim investasi, dan mereka siap untuk menarik atau membatalkan investasi. IMA menyatakan, renegosiasi dapat dituntut ke arbitrase internasional karena melanggar kesucian kontrak.

Sejumlah kalangan dan oknum pejabat, lebih nyaring menyuarakan keberatan asing dibanding pihak asing sendiri. Ungkapan perlunya penghormatan atas kesucian kontrak, kepastian hukum, pemeliharaan iklim investasi, maupun ancaman arbitrase internasional, justru muncul lebih banyak dari orang Indonesia.

Sikap inferioritas telah terlihat pada berbagai kasus. Dalam hal Blok Cepu, misalnya, meskipun telah ditolak mayoritas masyarakat dan tokoh, pemerintah bergeming dan menyerahkan Blok Cepu kepada Exxon. Padahal, Pertamina yang seharusnya diberi hak mengelola. Demikian pula halnya dengan kasus divestasi saham Newmont Nusa Tenggara (NNT).

Pemerintah juga membiarkan kontraktor asing, seperti Freeport, membayar royalti emas, perak, dan tembaga masing sebesar 1%, 1%, dan 1,5%. Padahal, dalam PP No 45/2003, royalty emas, perak, dan tembaga masing-masing 3,75%, 3,25%, dan 4%. Pemerintah takut atas ancaman Amerika Serikat. Selain itu, dalam penetapan UU No 4/ 2009, pemerintah dan DPR telah membiarkan rekayasa dan tekanan para komprador untuk memasukkan ayat a pasal 169 yang mengakui kontrak sampai masa berlakunya berakhir.

Amanat Konstitusi
Melihat berbagai anomali di atas, prospek renegosiasi tampaknya suram. Padahal, kita sudah cukup lama menyadari bahwa kontrak pertambangan yang berlaku saat ini bermasalah dan tidak bermanfaat optimal bagi rakyat.  Kita pun bertekad untuk mengubah peraturan. Ternyata kesadaran, perbaikan peraturan, pernyataan tekad tersebut tidak diiringi dengan konsistensi dan langkah konkret.

Untuk menghadapi proses renegosiasi yang sarat kepentingan, kita butuhkan visi, tujuan, strategi, perencanaan, koordinasi, ketegasan sikap dan keberanian para pemimpin, serta menerapkan sejumlah terobosan. Pengelolaan sumber daya alam (SDA) selayaknya tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi serta cost dan benefit saja, tetapi juga harus memperhitungkan seluruh aspek kehidupan masyarakat dan negara. Termasuk di dalamnya aspek- aspek kepentingan strategis negara, sosial, ekonomi, politik dan lingkungan, serta bebas dari ketergantungan kepada negara lain.

Akhirnya, renegosiasi kontrak merupakan amanat konstitusi dan perintah undang-undang yang harus segera diwujudkan pemerintah demi kedaulatan, kehormatan, martabat, dan kemandirian bangsa. Para pemegang kekuasaan harus membebaskan proses renegosiasi dari berbagai kepentingan sempit dan inkonstitusional.

Sumber : Investor Daily, Rabu, 19 Oktober 2011

share on:

Leave a Response