SKK Migas Jadi Poin yang Alot Dibahas DPR

wianda pusponegoro good

satunegeri.com –¬†Revisi Undang-Undang nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas) belum juga menunjukkan titik terang. Salah satu poin revisi yang masih alot dibahas oleh parlemen adalah, posisi Satuan Kerja Khusus Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) yang digadang-gadang bakal melebur ke dalam tubuh PT Pertamina (persero).

Rencana ini kembali mencuat setelah masing-masing fraksi partai merampungkan beberapa poin penting yang masuk dalam RUU tersebut. Beberapa fraksi di parlemen menilai, ide untuk mengembalikan fungsi SKK Migas ke dalam Pertamina bisa menguatkan fungsi BUMN Migas ini dalam berkontrak.

Hanya saja, nantinya Pertamina tak lagi berada di bawah komando langsung Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Posisi Pertamina akan digeser sedikit menjadi langsung berada di bawah presiden. Artinya, posisi komisaris akan diduduki oleh para menteri yang bersangkutan.

Anggota Komisi VII DPR, Kurtubi menilai, rencana yang tertuang dalam draf RUU Migas tersebut akan memperkuat peran Pertamina sebagai salah satu perusahaan migas nasional.

“Itu Poin utama dalam draf RUU Migas, SKK Migas masuk ke Pertamina, dan Pertamina langsung di bawah Presiden, bukan BUMN,” jelas Kurtubi.

Kurtubi menilai, posisi Pertamina yang krusial sebagai BUMN migas terbesar, sangat rawan terhadap banyaknya kepentingan. Penggeseran posisi Pertamina menjadi langsung di bawah Presiden, menurutnya, menjadikan BUMN Migas ini semakin kokoh dan tak bakal dijual ke asing. Ia mengaku, ide ini sedang dikaji di Badan Keahlian DPR.

Kurtubi menambahkan, posisi SKK Migas sebetulnya lemah apabila fungsinya tidak dialihkan sebagai perusahaan migas nasional (NOC) seperti Pertamina. SKK Migas sendiri dibentuk pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 9 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, berada di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

“Kan itu hanya ganti baju saja (perubahan dari BPH Migas ke SKK Migas), tugasnya sama. Kita lebur SKK Migas ke dalam Pertamina, nanti dalam UU Migas ini, kita perkuat Pertamina melalui pasal per pasal untuk menangani migas dalam negeri,” katanya.

Sementara, Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Golkar, Fadel Muhammad, membenarkan adanya rencana tersebut. Namun, Fadel menolak memberikan keterangan lebih rinci soal isi draf RUU Migas ini.

“Iya, itu salah satu poinnya, tapi ini belum final. Yang jelas, ini masuk dalam Prolegnas 2016 dan aka diselesaikan tahun ini,” katanya.

Kepala Bagian Humas SKK Migas, Taslim Yunus, menyambut baik rencana ini. SKK Migas, lanjutnya, menilai bahwa posisi Pertamina akan lebih kuat dengan berada langsung di bawah Presiden. Namun, ia menilai, kondisinya tidak akan berbeda ketika peleburan SKK Migas dilakukan dengan posisi Pertamina masih berada di bawah Kementerian BUMN.

Pandangan berbeda muncul dari pengamat migas dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmi Radi, yang menilai bahwa rencana itu tak menguntungkan bagi Pertamina. Alasannya, kondisi itu hanya akan membawa kembali pada UU 1971.

“Itu yang memicu korupsi. Sebab terlalu power full otoritasnya. Malahan bisa mendorong keambrukan Pertamina,” ujarnya.

Sementara itu, VP Corporate Communication Pertamina, Wianda Pusponegoro mengaku, belum ada pembicaraan khusus oleh pemerintah dengan perusahaan soal hal ini. Ia mengaku, sebagai BUMN, maka pihaknya akan sepenuhnya mengikuti arahan dari pemerintah serta pemegang saham.

“Pemerintah adalah mitra DPR untuk menghasilkan legislasi. Kami tunggu nanti dari pemerintah bagaimana,” katanya.

share on: